Kisah Sjafruddin Prawiranegara Menjadi Presiden RI ke-2, Presiden yang Kerap Dilupakan

Rabu, 15 Februari 2023 15:40 WIB

Sjafruddin Prawiranegara. Foto: life.com

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 15 Februari 1989, Sjafruddin Prawiranegara meninggal. Ia sosok pejuang kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Preisden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Profil Sjafruddin Prawiranegara

Melansir buku Sebuah Biografi: Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT, disebutkan bahwa ia lahir di Serang, Banten, pada 28 Februari 1911. Ia merupakan putra dari pasangan Arsyad Prawiraatmadja dan Noeraini. Ayahnya merupakan putra dari Raden Haji Chatab Aria Prawiranegara atau Patih Haji. Ayah Sjafruddin bekerja sebagai jaksa. Sedangkan, ibunya berasal dari Minangkabau.

Berasal dari keluarga bangsawan, Sjafruddin Prawiranegara dapat menempuh pendidikan formal selama masa kolonial. Ia menempuh pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS) pada 1925. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Madiun pada 1928.

Setelah menyelsaikan studi di MULO Madiun, Sjafruddin melanjutkan pendidikan di Algemeene Middelbare School (AMS) di Bandung pada 1931. Selanjutnya, Syarifuddin menempuh pendidikan tinggi di Rechtshoogeschool Jakarta yang kini dikenal dengan Fakultas Hukum Universtas Indonesia. Selanjutnya, ia berhasil meraih gelar Meester in de Rechten atau Magister Hukum.

Advertising
Advertising

Setelah kemerdekaan, Sjafruddin Prawiranegara menjadi orang pertama yang mendorong pembuatan mata uang sendiri untuk menggantikan mata uang asing yang beredar. Pada 1946 dan 1948, sjafruddin ditunjuk menjadi Menteri Keuangan dan Menteri Kemakmuran.

Menjadi Presiden Sementara

Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer ke wilayah Indonesia dan berhasil menduduki seluruh kota Yogyakarta. Agresi militer tersebut membuat Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan beberapa pejabat tinggi negara ditawan oleh Belanda.

Hal ini mempuat Pemerintahan RI menjadi lumpuh. Merespons situasi tersebut, Presiden Soekarno menyurati Sjafruddin yang saat itu sedang berada di Bukittinggi. Surat tersebut berisikan penjelasan agresi Belanda terhadap yogyakarta dan memberikan mandat terhadap Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Surat dari Presiden Sukarno tersebut ternyata tidak pernah sampai ke Syarifuddin.

Namun, PDRI telah berhasil dibentuk di Halaban pada 22 Desember 1948. Pembentukan PDRI tersebut sudah dibicarakan sejak dua hari sebelumnya ketika Sjafruddin Prawiranegara dengan Mr. T.M. Hasan di Bukittinggi.

Dengan berdirinya PDRI, eksistensi Indonesia berhasil diselamatkan. Sampai 13 Juli 1949, Syarifuddin berhasil menjaga danmeneruskan kepemimpinan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Wakil Presiden Moh. Hatta pada 13 Juli 1949, Syarifuddin mengembalikan mandat PDRI kepada Presiden Soekarno.

Pilihan Editor: Sjafruddin Prawiranegara, Presiden RI ke-2 yang Kerap Dilupakan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Projo Banten Dorong Program Calon Kepala Daerah Searah dengan Program Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Projo Banten Dorong Program Calon Kepala Daerah Searah dengan Program Prabowo-Gibran

Projo Banten berharap program-program Prabowo-Gibran dapat berjalan dan searah dengan program kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

2 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

2 hari lalu

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan penghancuran total Kota Rafah, Deir al-Balah, dan Khan Younis di Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

5 Mata Uang dengan Nilai Paling Lemah di Dunia

3 hari lalu

5 Mata Uang dengan Nilai Paling Lemah di Dunia

Daftar negara dengan mata uang terlemah menjadi perhatian utama bagi para pengamat ekonomi dan pelaku pasar.

Baca Selengkapnya

Inilah 7 Mata Uang dengan Nilai Tukar Tertinggi di Dunia

3 hari lalu

Inilah 7 Mata Uang dengan Nilai Tukar Tertinggi di Dunia

Meskipun daftar ini dapat berubah seiring waktu, sejumlah mata uang ini tetap menjadi pilihan yang stabil dan kuat dalam ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

3 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

4 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Gempa Bermagnitudo 4,8 Guncang Banten, BMKG: Belum Ada Laporan Kerusakan

5 hari lalu

Gempa Bermagnitudo 4,8 Guncang Banten, BMKG: Belum Ada Laporan Kerusakan

Gempa tektonik bermagnitudo 4,8 mengguncang wilayah Banten dan sekitarnya. BMKG mencatat waktu kejadiannya pada Sabtu, 27 April 2024 pukul 15.27 WIB.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya