TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi risau dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang anjlok ke level paling buruk setelah reformasi. Kerisauan itu membuat Jokowi mengumpulkan menteri dan tiga pimpinan lembaga penegak hukum di Istana Negara pada Senin, 6 Februari 2023.

"Salah satu hal yang dalam tiga hari ini menjadi kerisauan kami pemerintah yang mengurusi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada 2022. Indeks persepsi korupsi kita menurun dari 38 jadi 34," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, pada Jumat, 3 Februari 2023.

Mahfud menjadi satu menteri yang turut dipanggil ke istana kemarin. Tak cuma Mahfud, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri juga ikut dipanggil. “Kami berempat akan dipanggil, presiden akan menyampaikan arahan-arahan apa yang akan kami lakukan,” kata Mahfud.

Kerisauan pemerintah bermula dari rilis IPK yang dilakukan oleh lembaga Transparency International Indonesia pada 31 Januari lalu. Hasil pengukuran TII untuk tahun 2022 mengenai persepsi korupsi menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan yang drastis.

Baca juga: Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

IPK merupakan pengukuran yang dilakukan oleh TII sejak 1995 untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik di 180 negara. Dalam pengukuran IPK ini, TII menggunakan sumber data dari 13 survei global untuk mengukur pendapat publik mengenai tingkat keparahan korupsi di suatu negara. Pihak yang disurvei meliputi para pelaku usaha dari seluruh dunia dan para ahli sedunia.

Khusus untuk pengukuran 2022, TII hanya menggunakan 8 survei global sebagai indikator pengukuran. Skor dalam pengukuran ini berada pada skala 100 yang artinya sangat bersih sampai 0 yang artinya sangat korup.

Selanjutnya penurunan paling buruk...

<!--more-->

Pemerintah pantas untuk risau dengan hasil pengukuran TII terhadap Indonesia pada 2022. Penurunan ini disebut menjadi yang paling buruk setidaknya selama 10 tahun terakhir.

Penurunan 4 poin membuat Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Sebagai perbandingan, pada 2021 Indonesia berada di posisi 96 dari 180 negara. Anjloknya skor IPK ini juga membuat Indonesia masuk dalam bagian sepertiga negara paling korup di dunia.

Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Wawan Heru Suyatmiko mengatakan, penurunan tahun ini merupakan yang paling drastis sejak era reformasi. “Artinya ada penurunan posisi sampai 14 peringkat,” kata Wawan pada Selasa, 31 Januari 2023.

Dikutip dari website TII ti.or.id dapat dilihat penyebab utama penurunan IPK Indonesia adalah persepsi publik terhadap korupsi politik yang terjadi di Indonesia. Tiga sumber data yang digunakan oleh TII mengenai korupsi sektor politik mengalami penurunan yang paling signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sumber data yang paling mengalami penurunan adalah indeks Political Risk Service yang merosot 13 poin dari 48 menjadi 35. PRS adalah indeks yang mengukur korupsi dalam sistem politik.

Pengukuran itu misalnya, menghitung banyaknya konflik kepentingan antara politikus dan para pelaku usaha. Selanjutnya yang mengalami kemerosotan paling dalam adalah IMD World Competitiveness Yearbook yang turun 5 poin.

Sama dengan indeks sebelumnya, sumber data ini mengukur ada atau tidaknya korupsi dalam sistem politik. Indeks lainnya yang mengalami kemerosotan adalah Political and Economic Risk Cosultancy yang mengukur seberapa parah korupsi di negara tempat perusahaan beroperasi.

Sementara itu, ada tiga sumber data mengalami stagnasi alias skornya tidak berubah dibandingkan data tahun lalu. Sumber data yang pertama adalah Global Insight Country Risk Ratings.

Sumber data ini mengukur tentang perusahaan atau pelaku bisnis berhadapan dengan suap atau praktik korupsi dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya Bertelsmann Stiftung Transformation Index yang mengukur keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi serta pejabat publik yang dituntut secara hukum karena praktik korupsi.

Terakhir adalah Economist Intelligence Unit yang mengukur tentang kejelasan prosedur dan akuntabilitas dana publik; penyalahgunaan sumber daya publik; profesionalisme penyelenggara negara; dan badan audit yang indpenden.

Untuk Indonesia di tahun 2022, hanya menyisakan dua sumber data yang mengalami kenaikan yakni World Justice Project dan Varieties of Democracy Project (VDem). Kedua sumber data itu menghitung tentang korupsi di sektor eksekutif dan legislatif, serta para pejabat yang menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi.

Selanjutnya Sekjen TII...

<!--more-->

Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko mengatakan anjloknya skor IPK Indonesia membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi tidak efektif.

Dia mengatakan revisi Undang-Undang KPK dan pengesahan UU Cipta Kerja dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah menggeser strategi pemberantasan korupsi dari penindakan ke pencegahan. “Tetapi merosotnya skor menunjukkan strategi tersebut tidak berjalan,” kata dia.

Dia mengatakan IPK Indonesia itu juga menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di sektor strategis seperti korupsi politik dan peradilan masih belum efektif.

Dia mengatakan kecilnya kenaikan skor World Justice Project dan VDem memberikan bukti bahwa pemerintah tidak punya terobosan kebijakan dalam pemberantasan korupsi. Padahal, kata dia, dua sektor tersebut merupakan sektor yang penting untuk menghambat penurunan kenaikan indeks persepsi korupsi di Indonesia.

“Stagnasi pencegahan korupsi politik dan korupsi peradilan pada akhirnya berkontribusi pada turunnya skor dan peringkat Indonesia,” kata dia.

Menkopolhukam Mahfud Md berkilah bahwa penurunan IPK Indonesia tidak disebabkan oleh penegakan hukum di bidang korupsi. Dia mengatakan penegakan hukum di bidang korupsi justru naik. "Secara umum turun karena yang dinilai bukan hanya korupsi, misalnya perizinan usaha. Orag berpendapat banyak kolusi. Mau invetasi dipersulit. Seperti-seperti itu," kata Mahfud.

Mahfud menyoroti bahwa salah satu yang menjadi masalah adalah birokrasi perizinan. Karenanya, hal tersebut juga yang mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja supaya proses perizinan tidak bertele-tele. Walau begitu, Mahfud menegaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan sudah luar biasa.

"Orang pemerintah sendiri ditangkapi semua. Jiwasraya, Asabri, menteri ada dua ditangkap, gubernur dan bupati juga ada yang ditangkap. Ini bukti bahwa pemerintah sudah bersungguh-sungguh memberantas korupsi dalam aspek penindakan," kata Mahfud Md.

Baca juga: Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

EIBEN HEIZER | FAJAR PEBRIANTO | ROSSENO AJI