TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi Pemerintahan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menanggapi gagasan penundaan Pemilu 2024 yang kembali mencuat. Dia mengatakan komisinya berkomitmen menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati DPR dengan pemerintah.

Dia menyebut konsep penundaan pemilu tidak ada di konstitusi. Oleh sebab itu, mewujudkan konsep ini terang-terangan melanggar undang-undang.

“Perlu saya tegaskan bahwa Komisi II tidak pernah membicarakan wacana penundaan pemilu, baik dalam rapat terbatas maupun rapat pleno,” kata Guspardi dalam keterangannya, Senin, 6 Februari 2023.

Dia menjelaskan, anggaran dan regulasi Pemilu 2024 sudah disepakati komisinya bersama pemerintah. Dia menyebut komisinya tetap melakukan fungsi pengawasan mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu.

Menurut Guspardi, seluruh fraksi di DPR pun punya komitmen sama untuk menunaikan Pemilu 2024 sesuai jadwal. Ia turut mengingatkan bahwa konstitusi sudah mengatur soal periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden.

“Pasal 7 UUD 1945 yang ditegaskan oleh MK juga mengisyaratkan tak ada alasan menunda Pemilu 2024, karena masa jabatan Presiden dan Wapres ialah lima tahun,” kata dia.

Parpol dinilai telah serius menghadapi Pemilu 2024

Di sisi lain, Guspardi turut menyoroti langkah serius parpol jelang Pemilu 2023. Hal ini dibuktikan dengan koalisi yang mulai terpetakan.

Guspardi menjelaskan, partainya bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah bermitra dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Adapun Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkongsi dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Sementara itu, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang dalam tahap finalisasi Koalisi Perubahan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pun dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sudah punya kriteria capres kendati belum mengumumkan nama.

“Langkah dari partai politik sebagai peserta Pemilu merupakan gambaran dari komitmen dan keseriusan parpol dalam rangka persiapan Pemilu 2024,” kata Guspardi.

Selanjutnya, Mahfud Md singgung lagi soal penundaan Pemilu 2024

<!--more-->

Menyitir laporan Koran Tempo bertajuk Dua Wajah Wacana Masa Jabatan Presiden edisi Kamis, 2 Februari 2023, Mahfud Md menyinggung usulan perpanjangan masa jabatan Presiden kala menghadiri rapat di Lembaga Ketahanan Nasional pada Rabu, 1 Februari 2023 lalu.

Di depan para pejabat eselon Lemhannas, Mahfud menegaskan pemerintah sudah menyiapkan kebutuhan Pemilu 2024. Kendati demikian, ia menyebut pemerintah tidak bisa menghalangi adanya aspirasi penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

“Kalau dari pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah. Dan itu hak. Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu harus diperpanjang. Itu kan, ya, tidak melanggar,” kata Mahfud.

Bekas Wakil Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Denny Indrayana mengatakan Mahfud pernah bercerita bahwa ada politikus yang menemuinya. Persamuhan keduanya terjadi pada Rabu, 25 Januari 2023 lalu di kediaman Mahfud.

Politikus dari salah satu parpol itu menyatakan kelompoknya siap mengagendakan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.

“Sekaligus melakukan perpanjangan maupun pemilihan Presiden sehingga tidak diperlukan lagi Pemilu 2024,” kata Denny, menceritakan omongan shohibul bait waktu itu.

Selanjutnya, Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Keingingan Presiden Jokowi

<!--more-->

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri. Namun, Jokowi menggunakan orang-orang di lingkaran Istana untuk menyuarakan hal itu.

“Pak Jokowi yang mau perpanjang masa jabatan, tapi orang lain yang disuruh ngomong. Itu kemauan Pak Jokowi melalui tangan-tangan kananya di pemerintahan,” kata Benny saat dihubungi, Ahad, 5 Februari 2023.

Selain Mahfud, ia mencontohkan petinggi partai politik yang mendukung gagasan masa perpanjangan Presiden ini. Pada awal 2022, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kompak mendukung ide itu.

“Demokrat tahu bahwa itu keinginan Presiden Jokowi, dan itu disampaikan melalui tangan kanannya baik di parpol maupun pemerintahan. Itu Ketum Golkar, PAN, PKS, berapa kali itu kan. Itu keinginan Istana,” kata Benny.

Ia menegaskan bahwa Demokrat menolak keinginan itu. Menurut dia, dukungan terhadap isu ini dilakukan oleh politisi yang mencari muka dengan melakukan tindakan Asal Bapak Senang alias ABS.

Benny turut menyinggung hal ini pernah terjadi saat Soekarno menjadi Presiden. Dia menyebut saat itu banyak yang mendorong Soekarno menjadi Presiden seumur hidup.

Kendati demikian, sebagai negara demokratis, Benny menilai aspirasi itu hal yang biasa. Asalkan, kata dia, tidak ada aksi untuk mewujudkan hal itu, misalnya dengan melanggar konstitusi.

“Bukan baru sekarang ada (usulan perpanjangan masa jabatan Presiden). Sepanjang tidak melanggar konstitusi, kalau aspirasi itu kan biasa. Ini kan negara demokrasi, bebas berpendapat,” ujarnya.

Presiden Jokowi pernah menegaskan menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dalam rapat dengan sejumlah menteri pada 10 April 2022. Dalam kesempatan itu, dia juga menyatakan pemerintah tidak melakukan upaya untuk memperpanjang masa jabatannya atau pun menambah periode kepemimpinannya.

"Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," kata Jokowi.