TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga saat ini belum mengumumkan soal kocok ulang kabinet atau reshuffle. Pada Rabu Pon, 1 Februari 2023 lalu yang disebut sebagai momentum Jokowi mengumumkan reshuffle, hal itu tak terjadi juga.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi punya kalkulasinya sendiri sebelum memutuskan mengocok ulang menteri Kabinet Indonesia Maju.

Selain itu, Hasto menyebut Jokowi juga mempertimbangkan momentum. Ia enggan berkomentar lebih jauh mengingat PDIP adalah partai politik, alih-alih pengamat politik. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

Baca juga: PDIP Soal Rencana Kunjungan Surya Paloh: Kodenya untuk Apa? Kalau Capres, NasDem Kan Sudah Punya

“Kan Pak Jokowi punya kalkulasi, juga melihat momentum. Dan sikap PDIP bukan sebagai pengamat. Sejak awal menegaskan bahwa reshuffle hanya bisa terjadi atas keputusan dari Presiden,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Februari 2023.

Menurut dia, PDIP sudah memberikan masukan kepada Jokowi. Di sisi lain, Hasto menyebut PDIP punya batasan saat memberikan sejumlah masukan, baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah, membuat legacy dari Presiden, maupun mengevaluasi menteri yang kinerjanya dinilai kurang baik.

“Kami juga sudah memberikan masukan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi yang melakukan kalkulasi,” ujarnya.

PDIP adalah partai yang sejak awal menyuarakan soal kocok ulang kabinet. Hasto beberapa waktu lalu mengingatkan soal peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Hasto saat itu menyebut yang dirobek warna biru dan tinggal merah putih.

Sontak hal ini dikaitkan dengan langkah NasDem, partai koalisi Jokowi dengan bendera warna biru, yang saat itu mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024.

Kemudian Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar menteri NasDem dievaluasi dan di reshuffle. Mereka adalah Menteri Syahrul dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Menurut dia, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle alias kocok ulang menteri.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Dia menilai menteri NasDem tersebut agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Di sisi lain, NasDem mengusung Anies yang dinilai sebagai sosok antitesa Jokowi.

“Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata dia.

Selanjutnya, Djarot menilai Jokowi pasti segera melakukan reshuffle...

<!--more-->

Selain itu, berkaca dari kinerja dan kesolidan kabinet, Djarot menilai dalam jangka waktu tertentu Jokowi pasti segera melakukan reshuffle. Dia mengatakan mitra kerjanya di Komisi IV DPR, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK belum mampu membantu Presiden.

Djarot mencontohkan kinerja Menteri Syahrul yang belum membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyebut harga beras naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500 ribu ton.

“Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” ujarnya.

Pengamat Sebut Reshuffle Batal karena Kesepakatan Jokowi dengan Surya Paloh

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago mengungkapkan beberapa hal yang melatarbelakangi gagalnya momen reshuffle pada Rabu Pon, 1 Februari 2023. Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya disebut-sebut berencana mengocok ulang menteri pada hari itu.

Menurut Arifki, pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Kamis, 26 Januari 2023 lalu telah menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan dua pihak. “Asumsinya, menteri dari NasDem dipertahankan, lalu NasDem bakal menjaga Jokowi sampai 2024,” kata Arifki dalam keterangannya, Rabu, 1 Februari 2023.

Selain itu, dia menyebut Jokowi bakal kehilangan partai politik yang bisa diajak kompromi jika NasDem didepak dari pemerintahan. Kendati Jokowi merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kata dia, namun Jokowi mudah membangun kesepakatan dengan NasDem dan Golkar.

“Pilihan mempertahankan NasDem langkah Jokowi menjaga keseimbangan politik di sekelilingnya,” ujarnya.

Sebelum Rabu Pon lalu, Ketua Umum Surya Paloh memang bertemu dengan Jokowi di Istana Negara. Pihak istana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis sore, 26 Januari 2022.

Langkah Surya Paloh tak berhenti di situ. Ia kemudian menyambangi Partai Golkar dan bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Paloh ibarat kembali ke rumah lamanya di DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Paloh sebelumnya adalah kader Golkar.

Menurut Arifki, pertemuan itu menunjukkan bahwa Paloh tahu mesti ke mana saat ada kawan koalisi yang tidak menerimanya. Dia menyebut kunjungan Paloh ke Golkar membuat NasDem mendapatkan dukungan, apalagi keduanya sama-sama partai pendukung Jokowi.

“Golkar-NasDem ini ibarat ibu dan anak. Sepertinya Bang Surya Paloh sangat tahu sekali kemana harus bertemu jika ada teman koalisi yang tidak menerimanya. Bang Surya yang memiliki romantisme sejarah yang kuat dengan Golkar tentu lebih mudah untuk memperoleh dukungan,” kata dia.

Baca juga: Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan Kumpul di DPP Demokrat, Ini Materi yang Dibahas

IMA DINI SHAFIRA | M JULNIS FIRMANSYAH