Sandiaga Sebut Perjanjiannya dengan Prabowo dan Anies Baswedan Saat Pilgub DKI 2017 Masih Berlaku

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Juli Hantoro

Senin, 30 Januari 2023 20:13 WIB

Menparekraf, Sandiaga Uno hadiri peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) di Menteng, Jakarta. Senin, 23 Januari 2023. Dalam peresmian tersebut, sejumlah petinggi partai hingga menteri terlihat menghadiri ditengah acara. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menjelaskan perihal perjanjian yang pernah dibuat lalu diteken oleh dirinya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sandi menyebut perjanjian itu terkait Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017.

Anies dan Sandi saat itu resmi diusung sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada malam sebelum mendaftar ke KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), September 2016, Sandi menyebut perjanjian itu diteken.

"Kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri maka perjanjian itu akan, tapi mungkin isinya nanti bisa disampaikan," kata Sandi saat ditemui usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.

Sebelumnya, kabar soal perjanjian ini mencuat setelah Sandi memberi pengakuan dalam podcast Akbar Faizal Uncensored soal beredarnya potongan video Anies tak akan maju Pemilu Presiden (Pilpres) bila Prabowo juga maju sebagai Calon Presiden (Capres). Anies dan Prabowo saat ini diusung sebagai bakal Capres, masing-masing oleh Partai NasDem dan Gerindra.

Baca juga: Salim Segaf Tegaskan PKS Bagian dari Koalisi Perubahan Pendukung Anies Baswedan Capres 2024

Advertising
Advertising

Sandi menyebut perjanjian tersebut disusun dan ditulis tangan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. "Setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco (Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad), jadi mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan, karena itu menyangkut, ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies," kata dia.

Akan tetapi untuk isi dari perjanjian, Sandi menyerahkan kepada pihak yang memegang salinannya agar lebih etis. Sandi mengklaim dirinya tidak memegang salinan perjanjian tersebut.

Sandi hanya menyebut perjanjian waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan antar pihak soal arah ke depan, soal mengatur koalisi Gerindra dan PKS berikut pasangan yang diusung yaitu Anies Sandi. "Saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco," ujarnya.

Sandi juga menolak untuk menyampaikan isi perjanjian karena dirinya dan Prabowo sekarang ada di pemerintahan sehingga perlu pihak netral yang menyampaikan agar tidak bias.

Sandi juga tetap menyerahkan kepada pihak tersebut, ketika ditanya apakah perjanjian tersebut menyangkut Pilpres atau menyangkut kesepakatan agar Anies tidak maju sebagai Capres.

Meski demikian, Sandi menegaskan perjanjian ini legal. "Ditandangani bertiga dan seingat saya ada materai," kata dia.

Soal apakah Anies maupun Prabowo masih berkomitmen atas perjanjian tersebut, Sandi menyerahkan kepada kedua tokoh. Sandi hanya menegaskan kalau dirinya masih berkomitmen atas perjanjian tersebut sampai hari ini. "Mungkin yang lain bisa ditanyakan," ujarnya.

Sandi menyebut kabar soal perjanjian ini baru dia sampaikan sekarang karena ada pertanyaan dari Akbar Faizal. "Saya enggak pernah ingin mengangkat hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan tugas dan fungsi saya," kata Sandi.

Akan tetapi, Sandi menyebut cerita soal perjanjian ini bagus untuk pendidikan politik ke depan. "Bahwa ini tertulis dan bisa dievaluasi mana yang dipenuhi, mana yang belum dipenuhi, mana yang sampai sekarang belum terjadi, itu bisa dijadikan salah satu acuan, apalagi itu di tingkat daerah, kalau sekarang mau di tingkat nasional ya belajar," ujarnya.

Baca juga: Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

9 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

9 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

10 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

13 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

14 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

14 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

17 jam lalu

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung usulan pembentukan presidential club dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

17 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

18 jam lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya