TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menceritakan keputusannya untuk menolak kebijakan lockdown di awal masa pandemi Covid-19. Dia meyakini kebijakan lockdown bisa membuat ekonomi Indonesia minus 17 persen.

"Mengembalikannya ke normal itu yang sangat sulit, karena minusnya sudah langsung jatuh seperti negara-negara di Eropa," kata Jokowi saat menghadiri perayaan Imlek 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Ahad, 29 Januari 2022.

Jokowi menyebut dirinya menolak lockdown, padahal 80 persen menteri di kabinet mengusulkan kebijakan tersebut. Dia juga menyatakan permintaan serupa muncul di masyarakat.

Sebagai ganti lockdown, muncullah berbagai kebijakan pengetatan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Jokowi kembali singgung soal kekuatan ekonomi masyarakat

Jokowi menyebut keputusan ini diambil dengan menghitung kekuatan ekonomi masyarakat sampai berapa hari atau berapa minggu.

"Kalau salah memutuskan, mungkin nggak ada dua minggu kita sudah rusuh saat itu," kata dia.

Sebab, kata Jokowi, pemerintah bisa melihat tabungan masyarakat di perbankan. Dari yang besar, menengah, sampai yang kecil.

"Yang lebih kecil lagi, yang bawah lagi semuanya kelihatan semuanya," kata dia.

Jokowi 2 kali ceritakan hal yang sama

Cerita serupa sempat diceritakan Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada 7 September 2022. Dalam rakornas transisi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2023 di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu pun kembali menceritakan hal yang sama.

"Saya semedi 3 hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak. Karena betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini," kata Jokowi saat itu.

Menurut dia, seandainya saat itu pemerintah memutuskan lockdown, masyarakat kecil diprediksi tak akan memiliki peluang untuk mencari nafkah dalam 2 sampai 3 pekan.

"Semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi. Rakyat pasti rusuh, Itu yang kami hitung sehingga kami putuskan saat itu tidak lockdown," kata dia.

Meski tidak menerapkan lockdown, pendapatan penerimaan negara pada tahun 2020 tetap anjlok 16 persen di saat belanja negara harus naik 12 persen. Tapi pengalaman ini kemudian yang membuat seluruh perangkat pemerintah bisa bekerja sama. Salah satunya dalam mencapai suntikan vaksin juga 448 juta suntikan di tengah kendala geografis di Indonesia.

Jokowi memuji semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk TNI dan Polri yang dia nilai betul-betul bekerja melampaui tugas intinya.

"Ke kampung-kampung ngajakin rakyat divaksin, bukan pekerjaan yang mudah," kata dia.

Jokowi pun menilai kebijakan gas dan rem yang diterapkan di masa pandemi Covid-19 efektif, meski bukan sesuatu yang mudah.

"Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh, tetapi begitu gas-nya terlalu kenceng juga, pandemi-nya juga bisa naik," kata dia.