TEMPO Interaktif, Jakarta:Kasus Ajinomoto yang dinilai mengandung enzim babi dan diharamkan lewat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ternyata berdampak bagi organisasi kaum Nahdliyin. Pengurus Besar NU berbeda pendapat dengan Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. Di satu sisi, PB NU menduga bahwa kasus ini dimaksudkan untuk menggoyang pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, namun PW NU Jawa Timur terang-terangan menerima fatwa MUI. Hal itu terungkap rapat tertutup PB NU-PW NU Jawa Timur di Surabaya, Kamis sore (4/1).

Pengurus Besar NU tampaknya memperlihatkan sikap ekstra waspada terhadap isu-isu besar saat ini. Soalnya, menurut Ketua Umum PB NU, KH Hasyim Muzadi, bukan mustahil ujung-ujungnya isu-isu itu dimaksudkan untuk melumpuhkan roda pemerintahan Presiden Wahid. Dalam hal ini termasuk pula dalam menelisik kemungkinan di balik menggelindingnya kasus Ajinomoto yang kini telah diharamkan MUI.

Pejabat nomor satu dalam organisasi kaum nahdliyin itu curiga kasus Ajinomoto bakal dipakai untuk menggempur stabilitas rezim Presiden Wahid. Setelah masalah politik yang digempur, kini sisi yang digarap giliran roda perekonomian. Isu itu bisa menggoyang stabilitas pemerintahan Gus Dur dengan menganggu ekonomi, kata Hasyim Muzadi.

Ketua Umum PBNU memberi catatan jelas dibalik sikap curiga dan khawatir itu. Menurut dia, penelitian kembali itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran yang betul-betul valid. Keputusan mengharamkan penyedap rasa masakan merk Ajinomoto itu menurut Kiai Hasyim sepenuhnya untuk kemaslahatan umat. Karena itu celah bagi upaya politisasi yang meresahkan masyarakat sekaligus mematikan salah satu elemen ekonomi nasional itu harus ditutup rapat-rapat.

Sikap curiga itu dimaksudkan untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya penunggangan kepentingan politik oleh pihak tertentu yang berseberangan dan ingin menjatuhkan pemerintahan Presiden Wahid. Dalam situasi politik yang penuh silang sengkarut dan pertikaian seperti sekarang ini, kemungkinan itu tak bisa diabaikan. Penilaian haram halal ini sangat rawan di masyarakat. Masalah ini mudah dimanfaatkan pihak lain untuk memperkeruh suasana, ujar Cak Hasyim.

Namun sikap Hasyim ini berlawanan dengan sikap Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. Rois Syuriah, KH Masduki Mahfudz, tanpa tedeng aling-aling menerima keputusan fatwa MUI yang mengharamkan produk Ajinomoto itu. Karena terbukti mengandung enzim babi, keputusan MUI tepat dengan mengharamkan produk Ajinomoto. Dengan begitu peredarannya harus dihentikan, ujar Masduki kepada wartawan.

Karena itu, Hasyim menyarankan agar lembaga-lembaga penelitian makanan yang kredibel menguji ulang perihal kebenaran kandungan enzim babi dalam produk Ajinomoto. Bila memang pengujian berulangkali itu menghasilkan kebenaran sama, Hasyim mendukung penuh keputusan menghentikan peredaran bumbu masak itu. Tapi, kalau memang keputusan mengatakan ada unsur babi, ya memang harus dicegah, ujarnya. (Adi Sutarwijono)