TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) LSI Djayadi Hanan menyatakan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Jokowi pada awal tahun ini potisitf. Dalam survei teranyar, LSI mencatat 76,2 persen masyarakat menyatakan puas atau sangat puas.

"Sejak tiga bulan terakhir kinerja presiden mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat dari 62,6 persen pada September, menjadi sekarang 76,2 persen Januari," kata Djayadi dalam rilis survei Ahad, 22 Januari 2023.

Djayadi pun menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat perkotaan terhadap presiden lebih besar ketimbang masyarakat pedesaan. Dia menyatakan masyarakat perkotaan yang memberikan penialian positi sebanyak 78,7 persen, sementara masyarkat pedesaan 73,7 persen.

Secara wilayah, menurut dia, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup merata. Hanya masyarakat di dua provinsi saja yang memberikan tingkat kepuasan terhadap presiden di bawah 70 persen, yaitu DKI Jakarta (55,8 persen) dan Banten (63,1 persen).

"Kalau lainnya cenderung di atas 70 persen tingkat kepuasannya terhadap presiden," kata dia.

Survei ini dilakukan pada 7-11 Januari 2023 dengan wawancara melalui telepon terhadap 1221 responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing. LSI menyatakan margin of error survei ini sebesar sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Tingkat kepuasan berkorelasi dengan persepsi bidang ekonomi dan hukum

Djayadi menggarisbawahi tingkat kepuasaan kinerja presiden berkorelasi dengan persepsi ekonomi dan penegakan hukum secara nasional. Hasil survei itu menunjukkan responden yang mempersepsi ekonomi Indonesia positif, 93 persen diantaranya puas dengan kinerja presiden. Di sisi lain, responden yang mempersepsikan ekonomi Indonesa negatif, hanya 54 persen puas dengan kinerja presiden.

"Di situ kita bisa melihat ada keterkaitan antara persepsi terhadap ekonomi dengan tingkat kepuasan terhadap presiden. Semakin baik persepsi terhadap ekonomi maka makin tinggi tingkat kepuasan kepada Presiden, begitu kira-kira," kata dia.

Hasil suvei itu menunjukkan hanya 27,1 persen masyarakat yang menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat baik dan baik. Sebanyak 35,6 persen menyatakan kondisi Indonesia sedang dan 35,6 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi Indonesia buruk dan sangat buruk.

"Secara umum sebetulnya banyak masyarakat menilai secara negatif dari pada positif 35,6% sekarang lebih buruk," kata dia.

Namun, Djayadi menyatakan ada tren persepsi ekonomi mengalami penguatan. Sejak 4 bulan terakhir, mulai September ke Oktober 2022 hingga Januari 2023, tren persepsi positif mengalami penguatan.

"Pada saat yang sama tren yang negatif cenderung menurun secara cukup signifikan dari tiga bulan yang lalu 52 persen pada September menjadi 35,6 persen pada Januari ada transisi dari sisi ekonomi," kata dia.

Selanjutnya, penilaian masyarakat di bidang Hukum

<!--more-->

Dari sisi penegakan hukum kata Djayadi, penilaiannya lebih banyak negatif 32,6 persen dibandingkan dengan positif 27,6 persen.

"Trend penilaian ini kalau kita lihat sama dengan ekonomi meskipun hukum masih lebih banyak yang negatif tetapi trennya positif.," ujar Djayadi. "Tiga bulan terakhir yang menilai positif makin banyak, yang menilai negatif maskin sedikit. Cuma belum cross antara yang menilai negatif dan positif."

Soal kenaikan persepsi positif ekonomi masyarakat, menurut Djayadi, tak lepas dari dua kebijakan penting yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi beberapa waktu belakangan ini. Dua kebijakan tersebut adalah pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex.