TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menanggapi desakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal pergantian dua menteri dari partainya. Irma menilai politikus PDIP memutar fakta.

Fakta yang disinggung Irma adalah soal impor beras. Dia menilai masalah impor beras bukan tanggung jawab Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang berasal dari NasDem. Dia justru menyebut urusan impor beras yang merugikan petani merupakan tanggung jawab Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Dia pun menyatakan impor beras terjadi karena Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak bisa menyerap gabah petani.

“Laporan mana yang salah? Faktanya gabah petani cukup kan? Masalahnya Bulog yang tidak mampu menyerap gabah petani, terus yang ingin impor kan Mendag?” kata Irma dalam keterangannya, Jumat, 20 Januari 2023.

Singgung soal korupsi bansos

Ia menilai PDIP membolak-balikkan informasi yang ada demi mengambinghitamkan Syahrul. Dia pun menyindir kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) yang membuat Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juliari merupakan kader PDIP.

“Lagipula yang fatal itu menteri yang mencuri uang rakyat lewat bansos kemudian ditangkap KPK!,” ujarnya.

NasDem tetap akan dukung Presiden Jokowi hingga 2024

Irma menegaskan NasDem akan tetap berada di koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin hingga 2024. Ia juga menyebut Syahrul merupakan salah satu menteri yang berprestasi di tengah pandemi Covid-19.

“Kementan salah satu dari sedikit kementerian yang tumbuh di masa pandemi. Ngapain bela-belain impor? Wong Mentan ngga mau impor dan bilang ke media. Kan Bulog dan Mendag yang impor,” kata Irma.

Selanjutnya, PDIP terus desak 2 Menteri NasDem dicopot

<!--more-->

Desakan agar para menteri Partai NasDem keluar dari kabinet Presiden Jokowi mencuat kencang setelah partai besutan Surya Paloh itu mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat misalnya mengusulkan agar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar diganti. Menurut dia, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle alias kocok ulang menteri.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Dia menilai menteri NasDem tersebut agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Di sisi lain, NasDem mengusung Anies yang dinilai sebagai sosok antitesa Jokowi.

“Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata dia.

Soal kinerja, Djarot menyebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo belum mampu membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyatakan harga beras terus naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500 ribu ton.

Kemarin, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pun mengatakan ada laporan kerja Menteri Syahrul ke Presiden Jokowi yang tidak tepat. Padahal, kata dia, sebagai pembantu Presiden, menteri mestinya menguasai pelbagai hal yang diurusi kementeriannya.

“Ada yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ihwal kementerian yang dipimpinnya,” kata Hasto, Kamis, 19 Januari 2023.