TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kenaikan kekerasan di Papua terjadi usai penangkapan Gubernur Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta semua pihak untuk bisa segera mengembalikan situasi kondusif.

"Komnas HAM juga menemukan indikasi eskalasi kekerasan di Papua, terutama pascapenangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam unggahan video di kanal YouTube Humas Komnas HAM RI, Sabtu, 14 Januari 2023.

Atnike meminta semua pihak tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan konflik kekerasan di Papua semakin meluas. Lebih lanjut, ia juga menegaskan Komnas HAM mengecam tindakan perusakan fasilitas umum dan meminta semua pihak tidak menyebarkan informasi provokatif.

"Yang akan memunculkan sentimen negatif dan memperkeruh keadaan," tambahnya.

KPK menangkap Lukas Enembe di Jayapura pada Selasa, 10 Januari 2023. Politikus Partai Demokrat itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek di sana. Akan tetapi KPK kesulitan untuk memeriksa Lukas yang selalu berdalih sakit keras.

Penangkapan Lukas dilakukan setelah KPK menerima informasi bahwa dia akan melarikan diri. Lukas ditangkap di sebuah rumah makan dan sempat dibawa ke Mako Brimob Polda Papua di Jayapura sebelum diterbangkan ke Jakarta.

Pascapenangkapan, sejumlah simpatisan Lukas Enembe melakukan aksi penolakan yang berujung dengan kericuhan. Kericuhan tersebut terjadi di Mako Brimob Polda Papua tempat Lukas Enembe ditahan sementara dan Bandara Sentani. Dalam aksi tersebut, Polda Papua mengamankan 19 orang. Namun seorang warga diketahui tewas terkena peluru aparat.

Komnas HAM meminta aparat segera pulihkan situasi kondusif di Papua

Secara khusus, Komnas HAM meminta Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri, Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, dan jajaran pemerintah daerah di Papua untuk dapat segera mengembalikan situasi kondusif secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk meredam ketegangan di Papua.

Dalam kesempatan tersebut, Atnike juga menyampaikan apresiasi pernyataan dan arahan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kunjungan kerja ke Papua beberapa waktu lalu untuk mendukung upaya penanganan pengungsi.

"Komnas HAM berharap TNI dan Polri dapat memberi rasa aman bagi para pengungsi untuk kembali ke rumahnya," tambahnya.

Dia juga meminta kepada TNI dan Polri mengambil langkah yang diperlukan dalam penanganan situasi keamanan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, dengan tetap mengedepankan norma dan prinsip HAM.

"Ke depan, Komnas HAM akan terus memantau situasi HAM di Papua," ujar Atnike.

Selanjutnya, kekerasan di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Pegunungan Bintang

<!--more-->

Dua pekan lalu, KKB melakukan penyerangan terhadap pos militer dan warga sipil pekerja jalan di Kabupaten Maybrat, Papua Bart Daya. Setelah itu sebuah video berisi tayangan bahwa kelompok bersenjata mengklaim telah empat hari menduduki Distrik Kumerkek yang merupakan ibu kota Kabupaten Maybrat, Papua Barat.

"Malam ini kami berhasil memasuki ibu kota kabupaten Maybrat. Kami sudah 4 hari menguasai daerah ini," kata kelompok ini dalam video yang beredar.

Mereka juga menyatakan perayaan Natal di sana tak akan berjalan dengan damai, pasalnya selama ini daerah tersebut telah mereka tetapkan sebagai wilayah perang. Mereka juga menyebut warga Maybrat telah ramai-ramai mengungsi.

Kapolda Papua Barat Irjen Daniel TM Silitonga menyatakan pihaknya memberlakukan status siaga satu di kawasan tersebut. Dia menyatakan telah mengantongi daftar orang yang melakukan penyerangan dan kini telah diburu.

"Kami siaga satu hadapi KKB di Maybrat. Intinya penjahat itu harus ditangkap hidup atau mati," kata Daniel di Manokwari pada Rabu, 28 Desember 2022

Daniel pun membantah klaim KKB telah menguasai distrik Kmurkek. Dia menyatakan pihaknya bersama TNI terus melakukan patroli rutin untuk memastikan keamanan di wilayah itu secara menyeluruh.

155 warga Oksibil mengungsi akibat gangguan KKB

Kemarin, sebanyak 155 warga di kawasan Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, mengungsi akibat gangguan dari KKB. Mereka hijrah ke Sentani menggunakan pesawat militer dan pesawat carteran.

Erlina, salah satu pengungsi mengaku terpaksa mengungsi karena ketakutan selalu mendengar tembakan setiap malam.

"Setiap malam saya mengungsi ke Mapolres Pegunungan Bintang di Oksibil dan tidak berani di rumah karena KKB setiap malam sering melintas di sekitar rumah," kata perempuan yang telah dua tahun menetap di Oksibil tersebut.

Situasi keamanan di Papua menjadi sorotan sejak beberapa bulan terakhir. Pada awal tahun ini, KKB disebut melakukan pembakaran Kantor Disdukcapil Kabupten Pegunungan Bintang dan menembak pesawat milik maskapai Ikairos.