TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati mempertanyakan pelaksanaan reboisasi untuk meremajakan kembali hutan-hutan yang telah gundul. “Kalau saya boleh marah, tiap hari rasanya saya ingin marah terus karena saya melihat betapa lambannya upaya itu,” ujarnya pada sarasehan penerima Kalpataru di Istana Negara Jakarta, Kamis (24/1). Presiden menilai, hingga saat ini tidak pernah ada konsep yang jelas untuk mewujudkan pelestarian alam termasuk menanggulangi kerusakan hutan. Padahal konsepnya tidak perlu terlalu rumit. Karena itu, ia mengajak kepada para penerima Kalpataru agar mau menggerakkan seluruh komponen masyarakat termasuk kalangan birokrat. “Tentunya kalangan birokrasi mau membantu, karena katanya di Departemen Kehutanan ada dana reboisasi,” imbuhnya. Mestinya, kalau memang ada dana, reboisasi itu sudah berjalan. “Kenyataannya hutan tetap gundul dan keluhannya tetap sama, inilah yang perlu kita perbaiki bersama,” tuturnya mengingatkan. Presiden juga mendorong agar para penerima Kalpataru dapat menjadi pelopor untuk menggerakkan segenap lapisan terjun bersama ke lapangan. Ia berharap para pemenang Kalpataru dapat memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya dengan turut pula mengajak kalangan birokrat untuk mau melihat dan turun ke bawah. “Biasanya, mohon maaf, para birokrat itu malas turun ke bawah. Nah sekarang bagaimana Bapak-bapak bisa geret mereka,” kata Megawati. Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim yang dijumpai seusai acara tersebut, mengaku masih tetap menjalin koordinasi dengan menteri kehutanan. “Setiap dua hingga tiga hari sekali, kami biasa bertemu baik di kantor atau di rumah saya untuk sarapan pagi bersama dan membicarakan masalah yang kita hadapi,” tuturnya. Kendati begitu Nabiel mengakui adanya kekhawatiran dana reboisasi dipakai untuk keperluan lain. Akan tetapi ia memastikan dana tersebut 100 persen dikelola oleh Departemen Kehutanan dan dipastikan tidak akan digunakan untuk keperluan di luar reboisasi. (Dara Meutia Uning – Tempo News Room)