TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperingati hari ulang tahun atau HUT PDIP ke-50. Partai berlambang banteng itu didirikan pada 10 Januari 1973 silam. Tahun ini merupakan tahun emas bagi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Jalan Berliku 50 Tahun PDIP

Berikut kilas balik berdirinya PDIP, dikutip dari berbagai sumber.

Kelahiran PDIP bermula dari didirikannya Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh Sukarno alias Bung Karno pada 4 Juli 1927. Kemudian pasca kemerdekaan, pada 10 Januari 1973 PNI bersama Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik menggabungkan diri.

Baca: Sederet Menteri Hadiri Acara HUT PDIP ke-50, Mahfud MD hingga Retno Marsudi

Dikutip dari laman pdiperjuanganlampung.id, penggabungan dari berbagai partai inilah kemudian ditandai sebagai hari lahirnya Partai Demokrasi Indonesia disingkat PDI. Kala itu belum ada embel-embel “Perjuangan”. Sejak itulah tiap tanggal 10 Januari dijadikan harlah partai yang identik dengan warna merah ini.

Dikutip dari Bisnis, sedikit menilik ke belakang, gagasan penggabungan atau fusi partai tersebut merupakan imbas dari pelaksanaan politik ‘massa mengambang’ yang dicanangkan oleh asisten pribadi Soeharto, Ali Moertopo. Konsep ‘massa mengambang’ secara eksplisit tidak melarang rakyat untuk menyalurkan aspirasi politik. Tetapi memberi batas supaya rakyat tidak terlalu sibuk dengan hiruk pikuk politik.

Orde Baru sepertinya tak ingin sistem multipartai yang pernah subur pada pemerintahan Soekarno mengganggu stabilitas negara. Sebaliknya, peleburan atau fusi partai adalah strategi untuk memutus mata rantai politisasi. Sekaligus, memudahkan rezim mengontrol aktivitas politik pada waktu itu.

Penggabungan partai yang dilakukan PNI dengan partai lain ternyata menimbulkan konflik di dalam internal partai. Konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintahan Soeharto. Untuk mengatasi konflik, anak kedua dari Ir Sukarno, Megawati Soekarnoputri didorong menjadi ketua umum PDI. Namun Suharto tidak menyetujui hal itu. Bahkan pemerintah menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati dalam Kongres Luar Biasa atau KLB.

Namun larangan itu berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Secara de facto Megawati dinobatkan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998. Megawati dikukuhkan sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta.

Kendati Megawati sudah dinobatkan jadi ketua umum, nyatanya tak meredam konflik internal PDI. Konflik terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji, Medan. Pada 20 Juni 1996 para pendukung Megawati Soekarnoputri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.

Pada 15 Juli 1996, Pemerintah Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI. Pendukung Megawati Soekarnoputri kemudian menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996. Demo berakhir bentrok setelah pendukung Suryadi muncul. Peristiwa itu dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Peristiwa Kudatuli.

Setelah peristiwa tersebut, PDI di bawah pimpinan Suryadi hanya mendapat 11 kursi DPR. Namun setelah pemerintahan Soeharto lengser saat reformasi 1998, PDI mulai menguat. Terutama karena pimpinan diambil alih lagi oleh Megawati. Megawati kemudian ditetapkan lagi sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.

Agar dapat mengikuti Pemilu, Megawati kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan (PDIP) pada 1 Februari 1999. Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. Kemudian pada Kongres I 27 Maret hingga 1 April, Megawati terpilih lagi jadi Ketua Umum hingga 2005. Sejak saat itu, tiap kali kongres Megawati selalu terpilih sebagai Ketua Umum PDIP hingga sekarang.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga: Sah! Megawati Dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP 2019-2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.