Survei Indikator Sebut Saat Kepuasan ke Jokowi Turun Elektabilitas Anies Baswedan Naik

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 5 Januari 2023 06:00 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berfoto bersama pembalap di "grid line" sebelum dimulainya balapan Formula E Jakarta di Jakarta International E-Prix Circuit (JEIC) Ancol, Jakarta, Sabtu 4 Juni 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Survei teranyar Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat elektabilitas Anies Baswedan berhubungan dengan ketidakpuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hasil survei menunjukkan saat kepuasan terhadap kinerja Presiden rendah, elektabilitas Anies cenderung meningkat.

“Mereka yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi, itu polanya sama dengan tingkat elektabilitas Anies,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Rabu, 4 Januari 2023.

Misalnya, pada November 2022 kepuasan terhadap kinerja Presiden sebesar 66,2 persen alias turun dari bulan sebelumnya yakni 70,1 persen.

Baca juga: Membedah Survei Capres dan Elektabilitas Rujukan Pilpres 2024? Pengamat Politik Unpad Bilang Begini

Sementara Anies pada November 2022 elektabilitasnya sebesar 32,2 persen alias meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 26,3 persen.

Advertising
Advertising

Berbeda dengan Anies, Burhanuddin mengatakan kepuasan terhadap kinerja Presiden berbanding lurus dengan elektabilitas Ganjar Pranowo. Saat publik tidak puas dengan Jokowi, kata dia, elektabilitas Ganjar juga menurun. Pun sebaliknya.

“Jadi elektabilitas Ganjar di-frame oleh approval rating Pak Jokowi. Mudah ya menjelaskannya, sama-sama dari PDIP, mungkin Ganjar dianggap sebagai little Jokowi,” kata dia.

Adapun hasil survei menunjukkan belakangan ini kepuasan terhadap kinerja Jokowi juga mempengaruhi elektabilitas Prabowo Subianto. Burhanuddin menjelaskan, sebelumnya elektabilitas Prabowo tidak berkorelasi dengan kepuasan terhadap kinerja Jokowi.

Namun, kata dia, pola ini berubah pada November dan Desember. Saat kepuasan terhadap kinerja Jokowi menurun, elektabilitas Prabowo ikut turun.

“Artinya, kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi tidak hanya berdampak kepada Ganjar, tapi belakangan ini juga kepada Pak Prabowo,” kata dia.

Hasil survei teranyar Indikator menunjukkan Ganjar Pranowo masih menempati peringkat pertama dengan mendulang suara sebanyak 35,8 persen. Menyusul Ganjar, ada Anies Baswedan dengan suara sebanyak 28,3 persen dan Prabowo Subianto sebanyak 26,7 persen.

Survei ini digelar pada 1-6 Desember 2022. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Adapun margin of error survei kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Anies Baswedan Review Film soal Kriminalisasi hingga Pelemahan Demokrasi

Berita terkait

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

18 menit lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

1 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

2 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

2 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

3 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

3 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

3 jam lalu

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

5 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

5 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya