TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebut pihaknya menangkap ada pihak tertentu yang masih menggagas bahkan bermanuver untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Selain itu, dia mengatakan usulan menunda Pemilihan Umum 2024 juga sampai ke telinga Muhammadiyah.

Karena itu, dalam audiensi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul menyebut Muhammadiyah sudah menegaskan pandangannya bahwa Indonesia mesti punya konsistensi menyelenggarakan negara sesuai aturan yang berlaku. Dia mengatakan itulah kunci menjadi bangsa yang maju.

“Itu juga bagian dari kita berusaha untuk memberikan kepastian kepada publik bahwa semua mekanisme itu berjalan sebagaimana mestinya,” kata Abdul usai beraudiensi dengan KPU di Kantor PP Muhammadiyah, Selasa, 3 Januari 2023.

Abdul menyebut KPU sudah menegaskan komitmennya bahwa gelaran Pemilu 2024 ditunaikan pada 14 Februari 2024 sesuai keputusan yang sudah diketok DPR. Ia mengatakan Muhammadiyah mendukung penuh komitmen itu.

Ia turut menyinggung DPR yang diisi oleh partai politik yang merupakan peserta Pemilu. Jika gagasan perpanjangan masa Presiden maupun penundaan Pemilu direalisasi, kata dia, maka dapat terlihat bahwa DPR tidak konsisten dengan keputusannya sendiri.

Apalagi, kata dia, berbagai dalih untuk menunda Pemilu maupun memperpanjang masa jabatan Presiden tidak punya dasar yang kuat. Abdul menyebut argumen yang dilontarkan oleh pihak tertentu ini hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan bangsa.

“Kepentingan Muhammadiyah adalah mendukung bagaimana Pemilu dapat terlaksana sesuai dengan keputusan yang sudah ada. Kami memberi dukungan kepada penyelenggara Pemilu untuk memastikan Pemilu digelar sesuai jadwal,” kata dia.

Adapun Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan gelaran Pemilu 2024 pada 14 Februari adalah harga mati. Dia menyebut KPU sudah menjamin bahwa Pemilu 2024 ditunaikan sesuai jadwal.

“Pemilu 14 Februari 2024 itu harga mati. Artinya, KPU menjamin berdasarkan konstitusi bahwa Pemilu dilaksanakan luberjurdil tiap 5 tahun sekali,” kata Haedar.

Baca: MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.