TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi massa relawan pendukung Presiden Jokowi, Projo menegaskan aspirasi yang menginginkan Jokowi 3 periode bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, demokrasi, dan semangat reformasi.

"Ada aspirasi dari sebagian masyarakat yang menginginkan Jokowi untuk melanjutkan masa jabatan tiga periode. Walaupun demikian kami menyadari bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, demokrasi dan semangat reformasi," kata Sekjen DPP Projo Handoko di Jakarta, Rabu, 28 Desember 2022.

Handoko mengatakan pentingnya melanjutkan warisan pembangunan kepemimpinan Presiden Jokowi tidak dimaknai agar masa jabatan presiden diperpanjang.

Baca juga: Tolak Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode, Projo: Isu Ini Berbahaya bagi Jokowi

"Meneruskan legacy itu bukan berarti harus Pak Jokowi terus (yang memimpin), enggak. Tapi regenerasi harus berlanjut, yang penting kualitas demokrasi nya meningkat. Itu yang nanti akan menjamin bagaimana perjalanan bangsa ini ke depan," kata dia di kantor DPP Projo.

Handoko menyebut keberlanjutan pembangunan yang sudah baik di masa kepemimpinan Presiden Jokowi harus dipastikan berlanjut guna mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

"Dengan demikian, warisan Jokowi kepada bangsa Indonesia akan terus dikenang dan dijadikan tolak ukur dalam membangun sebuah bangsa yang besar dan bermartabat," ujarnya.

Menurutnya, siapa pun anak bangsa yang mempunyai kapabilitas, kualitas dan integritas memiliki hak yang sama untuk melanjutkan semua hal-hal baik yang telah dihasilkan Jokowi.

Alih-alih mendukung wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, lanjut dia, Projo menekankan bagaimana penyelenggaraan pemilu dimaknai sebagai sebuah konsolidasi demokrasi yang akan memunculkan sebuah regenerasi sehingga fungsi-fungsi etik demokrasi bisa mewujud.

"Strategi utama Projo adalah mendorong semua pemangku kepentingan bangsa ini untuk bersama-sama menggunakan momentum Pemilu 2024 sebagai sarana konsolidasi besar bagi bangsa Indonesia untuk memfokuskan diri dalam bekerja bagi kemakmuran, kesejahteraan dan pemerataan," ujarnya.

Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menyatakan menolak wacana yang berkembang berkaitan dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode.

"Buat kami isu penundaan Pemilu dan tiga periode berbahaya buat Jokowi," kata Panel di Kantor DPP Projo, Jakarta, Rabu 28 Desember 2022.

Menurutnya, wacana tersebut berbahaya karena bertabrakan dengan konstitusi UUD 1945, demokrasi dan berlawanan dengan semangat reformasi. Ia juga menilai wacana tersebut bisa mendorong lahirnya kekuasaan yang totalitarian. "Dan kita tidak mungkin ada dalam posisi yang mengamini tindakan-tindakan berbahaya," ujarnya.

Baca juga: Temui Jokowi di Istana, Projo Klaim Presiden Minta Musra Penentuan Capres Diteruskan