Komnas HAM Sebut Perkembangan Tim Adhoc Munir Baru Selesai di Internal

Rabu, 28 Desember 2022 17:48 WIB

Calon Anggota Komnas HAM 2022-2027 Anis Hidayah saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 30 September 2022. Komisi III DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test 14 calon anggota Komnas HAM perioder 2022-2027. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan perkembangan pembentukan ulang tim ad hoc kasus Munir saat ini baru rampung di internal. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyebut pihaknya masih menunggu nama-nama yang akan direkomendasikan masyarakat sipil.

"Tim tersebut sudah selesai di tingkat internal komisioner Komnas HAM. Kami masih menanti proses selanjutnya," ujar dia pada Rabu 28 Desember 2022.

Anis mengatakan saat ini belum ada pembahasan mengenai program tim ad hoc tersebut dalam menginvestigasi kasus Munir. Termasuk, kata dia, apakah tim adhoc ini nantinya akan meneruskan temuan hasil penyelidikan terdahulu atau memulai lagi dari awal.

"Semua akan diumumkan pada rapat paripurna Komnas HAM di Januari. Termasuk anggotanya, program, dan lain sebagainya," kata dia saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan Rabu 28 Desember 2022.

Rapat paripurna Komnas HAM nanti, kata Anis, juga akan membahas beberapa kasus lain yang akan diselidiki ulang oleh Komnas HAM. Ia menyebut salah satu yang dibicarakan secara intensif di pihak internal Komnas HAM adalah penyelidikan ulang pelanggaran HAM berat di Aceh.

Advertising
Advertising

"Selain itu kita juga sedang follow up kasus kericuhan Stadion Kanjuruhan dan pelanggaran HAM di Desa Wadas," ujar dia.

Sebelumnya, Komnas HAM dan Komite Aksi Untuk Munir (KASUM) bertemu pada 22 Desember 2022 lalu. Pembicaraan tersebut terkait dengan pembentukan ulang tim adhoc penyelidikan kasus Munir dengan melibatkan eksternal dari masyarakat sipil.

Anggota KASUM Andi Rizaldi Muhammad mengatakan pembahasan mengenai nama yang akan direkomendasikan kepada Komnas HAM masih terus dibicarakan secara internal. Namun yang pasti, kata dia, Komnas HAM tidak membatasi kriteria apa saja yang ditetapkan terkait calon tersebut.

"Untuk nama-nama yang direkomendasikan kami masih belum bisa buka kepada publik. Nama-nama tersebut masih dibahas secara internal," ujar dia saat dihubungi Tempo.

Baca: Tak Bisa Umumkan Hasil Penyelidikan, Eks TPF Munir Sebut Terbelenggu Keppres Era SBY

Berita terkait

Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

18 jam lalu

Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

Natalius Pigai, Menteri HAM yang baru menjabat, langsung memicu sorotan publik dan DPR dengan usulan anggaran fantastis dan lainnya, apa saja?

Baca Selengkapnya

Aksi Koalisi Anti SLAPP Tuntut Hentikan Kriminalisasi dan Pelanggaran HAM di Industri Nikel Morowali

1 hari lalu

Aksi Koalisi Anti SLAPP Tuntut Hentikan Kriminalisasi dan Pelanggaran HAM di Industri Nikel Morowali

PT BTIIG adalah perusahaan pengolahan nikel yang beroperasi di Morowali dengan membangun kawasan industri bernama Huabao Industrial Park.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Usulkan 4 RUU Masuk Prolegnas 2025-2029, Apa Saja?

2 hari lalu

Komnas HAM Usulkan 4 RUU Masuk Prolegnas 2025-2029, Apa Saja?

Komnas HAM menyatakan usulan 4 RUU masuk Prolegnas bisa jadi bahan rekomendasi kepada pemerintah atau pembuat kebijakan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

2 hari lalu

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal

Baca Selengkapnya

KKJ Adukan Teror Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi ke Komnas HAM

4 hari lalu

KKJ Adukan Teror Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi ke Komnas HAM

Laporan serangan bom molotov ke kantor redaksi Jubi tidak pernah ditindaklnjuti oleh kepolisian.

Baca Selengkapnya

Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

4 hari lalu

Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

Ini untuk pertama kalinya Komnas HAM dan TNI memiliki nota kesepahaman.

Baca Selengkapnya

Dapat Banyak Aduan, Komnas HAM Dorong Perlindungan Sosial bagi Pengemudi Ojek dan Kurir Online

4 hari lalu

Dapat Banyak Aduan, Komnas HAM Dorong Perlindungan Sosial bagi Pengemudi Ojek dan Kurir Online

Komnas HAM mencatat permasalahan yang sering dilaporkan ihwal status hubungan kerja, klaim jaminan kesehatan, hingga pembatasan hak untuk berserikat.

Baca Selengkapnya

TNI dan Komnas HAM Teken MoU soal Kerja Sama Pemajuan dan Perlindungan HAM

5 hari lalu

TNI dan Komnas HAM Teken MoU soal Kerja Sama Pemajuan dan Perlindungan HAM

TNI menandatangani nota kesepahaman dengan Komnas HAM perihal pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Kasus Rudy Soik Jadi Atensi Kami

8 hari lalu

Komnas HAM: Kasus Rudy Soik Jadi Atensi Kami

Inspektur Dua Rudy Soik mengadukan pemecatannya sebagai anggota Polri ke Komnas HAM

Baca Selengkapnya

Rudy Soik Datangi Komnas HAM Usai Dipecat Polda NTT

8 hari lalu

Rudy Soik Datangi Komnas HAM Usai Dipecat Polda NTT

Rudy Soik meminta pendampingan dan perlindungan Komnas HAM serta Komnas Perempuan, karena istrinya sempat dicegat polisi.

Baca Selengkapnya