Komnas HAM Sebut Perkembangan Tim Adhoc Munir Baru Selesai di Internal

Rabu, 28 Desember 2022 17:48 WIB

Calon Anggota Komnas HAM 2022-2027 Anis Hidayah saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 30 September 2022. Komisi III DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test 14 calon anggota Komnas HAM perioder 2022-2027. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan perkembangan pembentukan ulang tim ad hoc kasus Munir saat ini baru rampung di internal. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyebut pihaknya masih menunggu nama-nama yang akan direkomendasikan masyarakat sipil.

"Tim tersebut sudah selesai di tingkat internal komisioner Komnas HAM. Kami masih menanti proses selanjutnya," ujar dia pada Rabu 28 Desember 2022.

Anis mengatakan saat ini belum ada pembahasan mengenai program tim ad hoc tersebut dalam menginvestigasi kasus Munir. Termasuk, kata dia, apakah tim adhoc ini nantinya akan meneruskan temuan hasil penyelidikan terdahulu atau memulai lagi dari awal.

"Semua akan diumumkan pada rapat paripurna Komnas HAM di Januari. Termasuk anggotanya, program, dan lain sebagainya," kata dia saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan Rabu 28 Desember 2022.

Rapat paripurna Komnas HAM nanti, kata Anis, juga akan membahas beberapa kasus lain yang akan diselidiki ulang oleh Komnas HAM. Ia menyebut salah satu yang dibicarakan secara intensif di pihak internal Komnas HAM adalah penyelidikan ulang pelanggaran HAM berat di Aceh.

Advertising
Advertising

"Selain itu kita juga sedang follow up kasus kericuhan Stadion Kanjuruhan dan pelanggaran HAM di Desa Wadas," ujar dia.

Sebelumnya, Komnas HAM dan Komite Aksi Untuk Munir (KASUM) bertemu pada 22 Desember 2022 lalu. Pembicaraan tersebut terkait dengan pembentukan ulang tim adhoc penyelidikan kasus Munir dengan melibatkan eksternal dari masyarakat sipil.

Anggota KASUM Andi Rizaldi Muhammad mengatakan pembahasan mengenai nama yang akan direkomendasikan kepada Komnas HAM masih terus dibicarakan secara internal. Namun yang pasti, kata dia, Komnas HAM tidak membatasi kriteria apa saja yang ditetapkan terkait calon tersebut.

"Untuk nama-nama yang direkomendasikan kami masih belum bisa buka kepada publik. Nama-nama tersebut masih dibahas secara internal," ujar dia saat dihubungi Tempo.

Baca: Tak Bisa Umumkan Hasil Penyelidikan, Eks TPF Munir Sebut Terbelenggu Keppres Era SBY

Berita terkait

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

1 hari lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Laporan Investigasi: Indonesia Impor Spyware dari Perusahaan Israel

1 hari lalu

Laporan Investigasi: Indonesia Impor Spyware dari Perusahaan Israel

Indonesia dikabarkan tengah mengimpor Indonesia tengah mengimpor sejumlah produk spyware dan pengawasan yang sangat invasif dari Israel.

Baca Selengkapnya

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

1 hari lalu

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

Komnas HAM mengingatkan agar pasukan tambahan yang dikirimkan ke Intan Jaya sudah berpengalaman bertugas di Papua.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

AS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza

4 hari lalu

AS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza

Deplu Amerika Serikat telah menetapkan 5 unit keamanan Israel melakukan pelanggaran berat HAM sebelum pecah perang di Gaza

Baca Selengkapnya

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

9 hari lalu

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

Prabowo-Gibran resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Berikut pemberitaan media asing soal penetapan itu.

Baca Selengkapnya

AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

11 hari lalu

AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel atas perlakuan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Baca Selengkapnya

Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

11 hari lalu

Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".

Baca Selengkapnya

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

12 hari lalu

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

PM Israel Benjamin Netanyahu akan melawan sanksi apa pun yang menargetkan unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya