Pimpinan KPK Sebut OTT Masih Efektif Memberantas Kasus Korupsi

Editor

Febriyan

Rabu, 28 Desember 2022 07:27 WIB

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Foto : Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan operasi tangkap tangan atau OTT yang lembaganya lakukan masih efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, kata dia, OTT tersebut juga merubah mindset para calon pejabat yang hendak melakukan tindak pidana korupsi.

“Apakah OTT efektif? Sejauh ini iya, kami katakan efektif. Toh pada tahun 2018 kami sampai melakukan 30 buah OTT. Dan itu jumlah terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri,” kata Alex pada Selasa 27 Desember 2022.

Kendati demikian, Alex mengatakan banyaknya OTT tidak serta merta menghilangkan kasus korupsi di Indonesia. Bahkan, kata dia, para bandit keuangan negara lebih berhati-hati saat melakukan aksi kejahatannya.

“Dilihat dari situ ternyata dengan adanya OTT berkali-kali tidak menimbulkan efek takut para pejabat atau para penyelenggara negara,” ujarnya saat pemaparan akhir tahun KPK.

Bisa jadi, kata Alexander Marwata, para pejabat dan penyelenggara negara tersebut banyak belajar tentang pola dan modus OTT. Ia mengatakan hal tersebut berakibat para koruptor bisa menghindari OTT yang dilakukan KPK.

Advertising
Advertising

“Karena apa? Di dalam persidangan fakta dan mekanisme OTT KPK kan disebutkan. Bisa jadi mereka benyak belajar dari situ,” kata Alex.

Oleh sebab itulah, Alex menyebut KPK akan terus mengikuti perkembangan modus yang dilakukan oleh pejabat saat hendak melakukan korupsi. Ia mengatakan salah satu caranya adalah melakukan perbaikan mekanisme OTT di internal.

“Biar KPK juga tidak kecolongan terhadap siasat calon koruptor tersebut,” ucapnya.

Firli Bahuri minta penyidik tak ragu bertindak tegas, termasuk menggelar OTT

Ketua KPK Firli Bahuri juga mengatakan kepada para jajarannya agar tidak takut melakukan kegiatan OTT yang selama ini dilakukan KPK. Ia mendorong agar tim satgas tidak ragu dan tetap gencar melakukan OTT dalam pengusutan kasus korupsi.

"Saya juga memerintahkan kepada segenap insan KPK, jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi termasuk tindakan tangkap tangan," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Sebelumnya Menteri Korrdinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan banyaknya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK bisa merusak citra Indonesia di dunia internasional. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar ada upaya pengawasan korupsi melalui digital.

"OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita," kata Luhut dalam sebuah acara di Jakarta pada Selasa 20 Desember 2022.

Berita terkait

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

3 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

4 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Seret Alexander Marwata, Yudi Purnomo: Harus Didalami

23 jam lalu

Nurul Ghufron Seret Alexander Marwata, Yudi Purnomo: Harus Didalami

Yudi Purnomo menilai sidang etik terhadap Nurul Ghufron bisa membuka fakta baru soal apakah Alexander Marwata terlibat atau tidak.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

2 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Diskusi dengan Alexander Marwata Soal Mutasi ASN Kementan, IM57+: Wajib Didalami

2 hari lalu

Nurul Ghufron Diskusi dengan Alexander Marwata Soal Mutasi ASN Kementan, IM57+: Wajib Didalami

Ketua IM57+ InstituteNurul Ghufron yang mengaku berdiskusi dengan Alexander Marwata soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya