KPK Masih Kejar 5 Buron Tersangka Korupsi, Harun Masiku Salah Satunya

Selasa, 27 Desember 2022 23:17 WIB

Harun Masiku. facebook.com

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut pihaknya masih memburu sejumlah para tersangka kasus korupsi yang buron. Salah satunya, eks caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun masiku.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Selasa, 27 Desember 2022 dalam pemaparan catatan akhir tahun KPK. Ia menyebut KPK masih berutang kepada masyarakat menemukan lima tersangka yang masih tidak diketahui keberadaannya.

Tersangka pertama yang masih dicari oleh KPK adalah Kirana Kotama. Kirana dicari oleh KPK terkait pemberian suap penunjukkan Ashanti Sales Inc sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero). “Pencarian Kirana terkait dengan pengadaan kapal pada 2014-2017,” ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca juga: Polisi Masih Dalami Motif Pencurian di Rumah Jaksa KPK

Tersangka kedua adalah Izil Azhar dalam perkara eks Gubernur Aceh 2007-2012 Irwandi Yusuf. Izil diketahui menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai pejabat publik. “Ini terkait proyek infrastruktur di Provinsi Aceh,” ucap Alex.

Advertising
Advertising

Alex mengatakan tersangka ketiga yang masih dicari oleh KPK adalah kader PDIP Harun Masiku. Harun ditetapkan tersangka dalam kasus usap yang melibatkan petinggi KPU dalam pemilu 2019 yang lalu. “Ini terkait dengan suap KPU,” ujar dia.

Selanjutnya Alex mengatakan KPK masih mencari Direktur PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos. Ia menjelaskan Tannos dicari berkaitan dengan kasus Korupsi KTP Elektronik atau E-KTP.

Tersangka terakhir yang masih dicari oleh KPK adalah Ricky Ham Pagawak. Alex menyebut Ricky dicari terkait kasus suap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Memberamo Tengah, Papua. “Ricky ini bupati Memberamo Tengah,” ujar dia.

KPK Catat Kenaikan 12 Penyidikan Kasus dan Penambahan 38 Tersangka Tahun Ini

KPK mencatat adanya kenaikan penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut sepanjang 2022. Hal tersebut menunjukkan adanya tren kenaikan kasus korupsi jika dibandingkan pada 2021 lalu.

Alex mengatakan KPK telah menetapkan tersangka sebanyak 149 orang sepanjang tahun ini. “Jumlah tersebut bertambah sebanyak 38 orang dari jumlah yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK pada tahun lalu,” ujarnya

Selain penetapan tersangka, Alex mengatakan kasus yang ditangani KPK pada tahun ini lebih banyak daripada tahun lalu. Ia merinci pada tahun ini KPK telah melakukan 113 penyelidikan dan 120 penyidikan terhadap kasus korupsi.

“Jumlah penyidikan tersebut lebih banyak sebanyak 12 Sprindik jika dibandingkan dengan tahun lalu,” kata dia.

Alex menuturkan KPK telah melakukan 121 penuntutan atau lebih banyak 33 tuntutan dibanding sebelumnya. Selain itu, kata dia, KPK di tahun ini mendapati 121 perkara inkracht. “Jumlah tersebut lebih banyak 34 perkara dari tahun 2021,” ujar Alex.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut sepanjang tahun ini KPK telah mendapati 4.623 laporan kasus. Ia menambahkan dari jumlah tersebut sebanyak 363 di antaranya tidak memenuhi kriteria laporan dugaan tindak pidana korupsi sehingga dilakukan pengarsipan oleh KPK.

“Jumlah laporan terbanyak berasal dari DKI Jakarta sebanyak 585 laporan dan diikuti oleh Jawa Barat di posisi kedua dengan jumlah 429 laporan,” ujar Johanis.

Baca juga: Laptop Jaksa KPK Dicuri Maling, Alexander Marwata: Tak Ada Alat Bukti Kasus Korupsi di Situ

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

11 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

11 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

12 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

13 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

13 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

13 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

13 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

13 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

14 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

14 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya