TEMPO.CO, Cianjur - Bupati Cianjur, Herman Suherman, menanggapi pelaporan dirinya dalam dugaan penyelewengan bantuan asing untuk korban gempa Cianjur ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI. Herman mengaku siap jika harus menjalani klarifikasi oleh lembaga anti rasuah.

Menurut Herman, setiap bantuan yang masuk melalui pemerintah dicatat dan masuk ke gudang. Untuk pendistribusiannya dicatat lengkap dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur melalui kecamatan, desa, hingga ke RT dan RW.

"Setiap bantuan donasi yang masuk didata dan dicatat di gudang dengan pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Herman kepada wartawan di Pendopo Kabupaten Cianjur, Selasa 27 Desember 2022.

Herman menyebutkan, terlalu naif jika dirinya sampai tega menjual barang bantuan yang diberikan para donatur untuk korban gempa bumi Cianjur.

"Masa iya Bupati jual bantuan ke pasar, Bupati banyak kerjaan. Soal laporan itu mah ya silakan saja, terlalu naif jika harus menjual barang bantuan," jelasnya.

Herman sudah menginstruksikan agar seluruh perangkat yang terlibat dalam penanganan gempa bumi Cianjur jujur dan amanah serta memprioritaskan kepentingan warga terdampak gempa bumi Cianjur.

"Saya sudah warning ke setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berhati-hati dan jangan sampai dikurangi, justru kita harus menambah. Kalau ada yang mengkorupsi uang atau barang itu hukumannya mati," tegasnya.

Herman mengaku tidak akan melakukan tindakan apapun terkait dengan adanya dugaan tersebut yang pelaporannya sudah diterima KPK.

"Terkait laporan KPK itu mah silakan saja, karena KPK juga akan menilai. Saya bekerja saja untuk rakyat dan tidak akan melaporkan balik," tandasnya.

Bupati disebut memotong SOP

Diketahui, Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 16 Desember 2022. Herman diduga menyelewengkan bantuan asing untuk gempa bumi.

Bantuan yang tersebut diberikan oleh Emirates Red Crescent berupa 2 ribu lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan dan 500 lampu bertenaga solar serta batre carge untuk di tenda.

"Bupati memotong SOP yang sudah dibuat BNPB, serta me-repacking bantuan menjadi berbeda," kata perwakilan dari Acsenahumanis Respon Foundation usai membuat laporan.

Herman dituding memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Cianjur untuk kepentingannya serta tidak disalurkan sebagaimana semestinya.

"Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional dirubah kemasan ke partai dan dijual ke pasar. Artinya Bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan, serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar," beber dia.

DEDEN ABDUL AZIZ

Baca: Bupati Cianjur Dilaporkan ke KPK Soal Dugaan Penyelewengan Bantuan Untuk Korban Gempa