Soal Penundaan Pemilu, NasDem: Itu Melanggar Konstitusi

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 25 Desember 2022 17:50 WIB

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menilai penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 merupakan tindakan yang melanggar konstitusi. Sebelumnya isu ini turut dibahas kala Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY bersua dengan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat.

Ali menjelaskan, konstitusi sudah memerintahkan bahwa Pemilu digelar tiap lima tahun sekali. Oleh sebab itu, jika Pemilu ditunda tanpa alasan yang jelas, maka tindakan tersebut melanggar konstitusi.

Baca juga: Koalisi Perubahan, Petinggi NasDem Bertemu Salim Segaf PKS Malam Ini

Toh jika memang ditunda, kata Ali, maka mesti ada landasan rasional yang bisa diterima. Hal yang lebih penting, kata Ali, dasar tersebut mesti sesuai koridor konstitusi.

“Konstitusi memerintahkan kita tiap lima tahun sekali melaksanakan Pemilu. Artinya kalau terjadi penundaan, kecuali mungkin ada dasar, menunda Pemilu itu hal yang sah. Tapi harus berkonstitusi,” kata Ali kepada Tempo, Ahad, 25 Desember 2022.

Advertising
Advertising

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra menyebut partainya meminta agar Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal awal, walaupun saat ini bermunculan narasi yang menginginkan pemilu ditunda karena berbagai alasan.

Herzaky mengatakan, sikap ini menjadi salah satu yang dibahas SBY bersama Salim dalam pertemuan yang digelar Rabu, 21 Desember 2022. "Kami tegak konstitusi. Pemilu harus tetap berjalan, tidak setuju tunda Pemilu," ujar Herzaky saat dihubungi Tempo, Sabtu, 24 Desember 2022.

Selain itu, Herzaky menjelaskan pembahasan lain antara SBY dengan Salim pada pertemuan Jumat malam lalu adalah tentang apresiasi dan mendorong media untuk menyuarakan agar rakyat Indonesia, utamanya pemerintah, tetap teguh pada konstitusi. Herzaky tak membeberkan pembahasan lain yang dibicarakan antara SBY dan Salim dalam pertemuan itu.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut persamuhan SBY dengan Salim berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. SBY dan Salim mengawali silaturahmi dengan makan nasi goreng racikan SBY.

"Ini silaturahim antara dua sahabat untuk memperkokoh kebersamaan Partai Demokrat dan PKS dalam perjuangan politik ke depan," kata Teuku dalam keterangannya, Kamis, 22 Desember 2022.

Teuku mengatakan pertemuan SBY dengan Salim berlangsung selama dua jam sejak pukul 19.30 WIB. Keduanya disebut Teuku didampingi oleh sejumlah elite Demokrat maupun PKS.

Dalam pertemuan tersebut, kata Teuku, SBY dan Salim membahas berbagai isu terkini baik di lingkup nasional maupun internasional. Dia mengatakan salah satu topik pembahasan mereka adalah soal penundaan Pemilihan Umum yang belakangan kembali meruak.

"Kami membahas berbagai isu terkini yang menjadi perhatian rakyat, bahkan juga perhatian dunia internasional. Ini termasuk isu penundaan Pemilu yang belakangan dihembuskan lagi," kata dia.

Baca juga: Demokrat Sebut Mayoritas Konstituen Inginkan Duet Anies Baswedan - AHY di 2024

Berita terkait

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

4 jam lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Apa itu Skandal Watergate yang Menyeret Presiden AS Richard Nixon Berujung Mundur?

12 jam lalu

Apa itu Skandal Watergate yang Menyeret Presiden AS Richard Nixon Berujung Mundur?

Skandal Watergate adalah salah satu peristiwa kelam dalam politik tingkat tinggi di Amerika Serikat

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

20 jam lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 hari lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

1 hari lalu

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

RUU tersebut diperkirakan tidak akan menjadi undang-undang, tetapi lolosnya beleid itu di DPR AS menunjukkan kesenjangan pada tahun pemilu soal Israel

Baca Selengkapnya

Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

1 hari lalu

Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar soal hubungannya dengan CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus Wabendum NasDem Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Posisi Joe Biden Melemah dalam Jajak Pendapat, Apa Sebabnya?

2 hari lalu

Posisi Joe Biden Melemah dalam Jajak Pendapat, Apa Sebabnya?

Cara Biden menangani isu Gaza menjadi penentu penting untuk suara pemilu nanti.

Baca Selengkapnya