TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menyebut tidak mempermasalahkan jika kasus Formula E akan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan oleh KPK. Asalkan, kata dia, hal tersebut untuk proses penegakan hukum dan bukan untuk mencari-cari kesalahan.

"Tentu kami berharap kekuasaan itu tidak dipergunakan untuk menjegal siapapun. Penegakan hukum boleh saja, asal jangan untuk mencari-cari kesalahan," kata Pipin di Jakarta pada Jumat 23 Desember 2022.

Pipin menyebut jangan hanya karena ada perbedaan arah visi politik, kekuasaan dipergunakan untuk menyingkirkan. Ia juga meminta kepada penegak hukum agar bersikap adil dan independen. "Saya, termasuk saya kira rakyat Indonesia, tidak menghendaki hal tersebut," ujar Pipin.

Dia juga menambahkan banyak orang berintegritas di negara ini yang disingkirkan akibat kepentingan tertentu. Ia mencontohkan kasus 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan.

"Jangan sampai ada kepemimpinan dimana presidennya ketika ada orang-orang berintegritas di suatu lembaga KPK tapi malah dikeluarkan dan diterima di instansi penegak hukum lain," kata dia.

Sebelumnya, beredar kabar yang menyebut kasus dugaan korupsi Formula E yang menyeret nama eks Gubernur DKI Anies Baswedan akan dinaikkan ke penyidikan oleh KPK. Padahal, dari kasus tersebut KPK belum menetapkan satu orang pun tersangka.

Baca: KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.