Survei Capres Charta Politika: Ganjar Pranowo Peringkat Satu, Anies Baswedan Salip Prabowo Subianto

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 22 Desember 2022 17:08 WIB

Elektabilitas Ganjar Pranowo Saingi Anies dan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Survei capres teranyar dari lembaga Charta Politika Indonesia menempatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas tertinggi sebesar 37 persen. Di urutan kedua, elektabilitas Anies Baswedan meningkat jadi 29,2 persen. Sedangkan Prabowo merosot ke urutan tiga dengan elektabilitas 26,1 persen.

Berdasarkan survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan mengalami tren peningkatan, sedangkan Prabowo cenderung turun.

Dalam simulasi 10 nama capres, Anies nampak menggeser posisi Prabowo dari peringkat dua pada periode September-November 2022.

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Anies Baswedan Naik, NasDem Turun

Pada periode ini, elektabilitas Anies meningkat dari 20,6 persen menjadi 23,1 persen. Sementara elektabilitas Prabowo mulai menurun dari 24,4 persen menjadi 22 persen. Anies terus menduduki peringkat dua hingga Desember ini.

Advertising
Advertising

Survei Charta Politika digelar pada 8-16 Desember 2022 dengan wawancara tatap muka. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang dengan margin or error sebesar 2,82 persen.

Anies Juga Geser Posisi Prabowo di Survei SMRC

Elektabilitas Anies yang meningkat juga terlihat dari Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Dalam survei ini Anies menempati urutan kedua dengan suara sebesar 28,1 persen alias meningkat dari yang sebelumnya 23,5 persen pada Mei 2021.

Anies menyalip calon presiden usungan Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berada di urutan ketiga dengan elektabilitas 26,1 persen. Padahal sebelumnya, elektabilitas Prabowo pada Mei 2021 masih memimpin dengan suara sebesar 34,1 persen.

Dalam survei SMRC ini, Ganjar Pranowo masih menempati urutan teratas dengan mendulang elektabilitas33,7 persen. Suara Ganjar meningkat dari yang sebelumnya 25,5 persen.

“Jaraknya tidak jauh beda antara Anies dengan Ganjar 5 persen, kemudian Anies dengan Prabowo hanya 2 persen. Sangat ketat,” kata Deni saat memaparkan hasil survei melalui Youtube SMRC TV, Selasa, 20 Desember 2022.

Deni menjelaskan, dari perbandingan hasil survei pada Mei 2021 hingga Desember 2022, perubahan preferensi pemilih tertangkap jelas. Anies Baswedan menyalip posisi Prabowo Subianto, namun Ganjar Pranowo masih memimpin.

Akan tetapi, kata Deni, posisi Ganjar di peringkat satu belum bisa dibilang aman. Pasalnya, Anies membuktikan bisa menyalip Prabowo di peringkat dua.

“Namun bukan berarti Ganjar akan aman kalau Anies masuk ke posisi dua, kita tidak tahu apa yang terjadi pada bulan-bulan berikutnya,” ujarnya.

Baca juga: Lemhanas Ungkap Alasan Isu Penundaan Pemilu Tak Berkembang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

1 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

2 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

20 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

20 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

23 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 hari lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

1 hari lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya