Hari Antikorupsi Sedunia: Rapor Korupsi Indonesia Menurut Transparansi Internasional

Sabtu, 10 Desember 2022 16:00 WIB

Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (dua kiri), Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa (kiri) dan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardhiana dalam peluncuran Roadshow Bus KPK dengan tema Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, di depan gedung KPK Jakarta, Selasa, 6 September 2022. Bus Antikorupsi menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), akan menyinggahi 9 kota di pulau Sumatera dan Banten, menjadi simbolisasi hadirnya KPK ditengah masyarakat dalam upaya semangat pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi dan pecegahan korupsi melalui perbaikan sistem. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Kemarin, 9 Desember 2022, Indonesia memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Salah satu hal yang menjadi perhatian di tiap hari peringatan antikorupsi adalah indeks kualitas Indonesia pada korupsi yang ditangani.

Banyak organisasi-organisasi nirlaba yang melakukan survei Indeks Persepsi Korupsi yang mengukur tingkat kerawanan korupsi di Indonesia, salah satunya adalah Transparansi Internasional Indonesia.

Indeks Persepsi Korupsi

Dikutip dari laman ti.or.id, Transparansi International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil.

Dalam merilis Indeks Persepsi Korupsi, Transparansi Internasional Indonesia merilisnya tiap setahun sekali, yang terakhir pada 2021. Pada survei ini, Indonesia naik satu poin menjadi 38 pada 2021. Sebelumnya, Indonesia mendapatkan skor 37 pada 2020. Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index merupakan gambaran kondisi korupsi di Indonesia. yang dimana, semakin rendah skor, maka negara itu semakin dianggap koruptif.

Baca : Kilas Balik Hari Ini 9 Desember Diperingati Sebagai Hari Antikorupsi Internasional

Secara global, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei oleh TII. Sedangkan, secara regional skor ini menempatkan Indonesia pada peringkat empat di Asia Tenggara. Rangking pertama ada Singapura dengan skor 85, Timor Leste dengan skor 86, Vietnam skor 39, dan Indonesia. Selanjutnya ada Thailand dengan skor 35, Filipina dengan skor 33, Laos dengan skor 30, Myanmar mendapatkan skor 28 dan Kamboja di peringkat terakhir dengan skor 23.

Kenaikan skor Indonesia dari survei IPK milik TII ditunjang oleh berkurangnya faktor resiko korupsi yang dihadapi oleh pelaku ekonomi. Sebelumnya, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia jeblok tiga poin pada 2020. Pada 2019, Indonesia mendapatkan skor 40, sedangkan pada 2020 mendapatkan skor 37. Skor itu membuat posisi Indonesia merosot dari peringkat 85 menjadi 102 pada 2020.

Advertising
Advertising

Dilansir dari laman resminya, dalam melakukan Indeks Persepsi Korupsi, TII menggunakan sumber data dengan berbagai kriteria, antara lain:

· Penyuapan;
· Pengalihan dana publik;
· Pejabat yang menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi;
· Kemampuan pemerintah untuk membendung korupsi;
· Birokrasi yang berlebihan;
· Nepotisme;
· Undang-undang dengan potensi konflik kepentingan;
· Perlindungan hukum bagi orang yang melaporkan kasus suap dan korupsi;
· Akses terhadap informasi publik;

MUHAMMAD SYAIFULLOH
Baca juga : Hari Antikorupsi, Maruf Amin: Korupsi adalah Musuh yang Bersifat Korosif

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Berita terkait

CekFakta #256 Langkah Mengecek Transparansi Halaman Media Sosial

16 hari lalu

CekFakta #256 Langkah Mengecek Transparansi Halaman Media Sosial

Menelisik Motivasi di Balik Akun Medsos Penyebar Hoaks Melalui Transparansi Halaman

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Wanti-wanti Pola Baru TPPU: Penanganannya Tak Boleh Kalah Canggih

17 hari lalu

Presiden Jokowi Wanti-wanti Pola Baru TPPU: Penanganannya Tak Boleh Kalah Canggih

Presiden Jokowi mengingatkan untuk waspada terhadap pola baru TPPU yang berbasis teknologi.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Luncurkan Data Sampel Tahun 2023

19 Desember 2023

BPJS Kesehatan Luncurkan Data Sampel Tahun 2023

BPJS Kesehatan mengumumkan peluncuran data sampel tahun 2023 pada Selasa, 19 Desember 2023, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan mendukung penyusunan kebijakan berbasis data.

Baca Selengkapnya

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

12 Desember 2023

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.

Baca Selengkapnya