INFO NASIONAL - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi tiga prestasi yang ditorehkan Prof. Jimly Asshiddiqie, sehingga semakin komplet menjadi akademisi, politisi, maupun tokoh bangsa.

Prestasi pertama Prof. Jimly Asshiddiqie yakni meluncurkan buku ke-74 dan ke-75, berjudul “Teokrasi, Sekularisme, dan Khilafahisme” serta buku “Oligarki dan Totalitarian-isme Baru”.

Kedua, Peresmian Jimly Book Corner di sepuluh perguruan tinggi antara lain UI, UNS, UNIBRAW, UNDIP, UNPAR, Universitas Andalas, Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan Universitas Al-Azhar Indonesia.

Ketiga, Penganugerahan Rekor dari LEPRID (Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia) sebagai Tokoh Indonesia pertama di dunia sebagai penulis buku terbanyak, Tokoh Indonesia pertama di dunia yang meluncurkan Book Corner di berbagai Universitas, serta Tokoh Indonesia pertama di dunia yang menuliskan buku tentang Green and Blue Constitution.

Menurut Bamsoet, pengabdian keilmuan Prof. Jimly telah mencapai titik puncak sebagai Guru Besar yang tidak hanya didedikasikan melalui kegiatan mengajar di kampus. Namun diabadikan melalui berbagai karya tulis yang menjadi rujukan dan bahan referensi akademis, khususnya dalam bidang hukum tatanegara.

Sebagai politisi, Prof. Jimly adalah satu diantara sedikit tokoh yang istiqomah dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, mengedepankan etika dan kesantuan dalam berpolitik, tanpa mengurangi ketegasan dan kelugasan dalam menyampaikan sikap politik.

Sebagai tokoh bangsa, Prof. Jimly tidak pernah lelah mewacanakan narasi dan wawasan kebangsaan untuk menggugah kesadaran kolektif tentang berbagai persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa.

“Serta menggalang tanggung jawab intelektual untuk turut memberikan konstribusi pemikiran dalam usaha transformasi hukum dan sosial, menuju Indonesia yang lebih baik," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Peluncuran Buku, Peresmian Jimly Book Corner, dan Penganugerahan Rekor dari LEPRID untuk Prof. Jimly, di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta, Senin, 5 Desember 2022.

Turut hadir antara lain anggota DPD RI 2019-2024, Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2006 dan 2006-2008, serta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2012-2017 Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Yudisial Prof. Mukti Fajar Nur Dewata, Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna Laoly, Ketua BAWASLU Rahmat Bagja, serta Ketua Generasi Lintas Budaya Olivia Zalianty. Sedangkan hadir secara virtual antara lain Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. KH Nasarudin Umar.

Dalam buku “Teokrasi, Sekularisme, dan Khilafahisme”, Prof. Jimly menyajikan kumpulan tulisan yang bertautan dengan eksistensi paham ketuhanan dan keagamaan dalam konteks kehidupan bernegara, termasuk relasi antara hukum agama dengan sistem hukum nasional. Berbagai paham tersebut hadir sebagai mazhab berpikir yang sejak akhir abad ke-20 kembali mengemuka sebagai gagasan bahkan diasumsikan sebagai prinsip ideal untuk dipraktikkan di zaman modern.

Sedangkan pada buku "Oligarki dan Totalitarianisme Baru", menyitir dinamika kualitas kehidupan demokrasi di tanah air, yang tercermin dari pasang surut capaian indeks demokrasi. Mengisyaratkan bahwa kematangan dan kedewasaan berdemokrasi masyarakat Indonesia masih labil, belum mencapai pada titik kemapanan. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat pada proses lahirnya berbagai kebijakan publik masih minim dan belum optimal, sehingga diasumsikan sebagai produk dari praktik oligarki dan totaliatrianisme dengan wajah baru.

Bamsoet menjabarkan, dalam konteks ke-Indonesiaan, dua tema besar yang dibahas dalam dua buku tersebut terasa menggugah kembali kesadaran dan komitmen kolektf sebagai sebuah bangsa. Dalam kaitan hubungan antara agama dan negara, telah ditarik satu garis tegas, bahwa negara Indonesia bukan negara agama yang berlandaskan pada satu ajaran agama tertentu. Bukan pula negara sekuler yang menempatkan agama dan negara pada dua kutub yang berseberangan. Dalam negara Pancasila, agama dan negara berjalan beriringan dan saling menguatkan.

Bangsa Indonesia juga telah bersepakat, bahwa kekuasaan negara dan pemerintahan, terutama kekuasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya material negara, tidak boleh dikendalikan atau dikuasai hanya oleh segelintir kelompok elit.

“Kita juga telah diikat oleh janji kebangsaan yang menentang adanya kontrol absolut pihak otoritas terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, yang dalam implementasinya cenderung mengedepankan sikap represif dan mengabaikan penegakan hukum yang berkeadilan," tutur Bamsoet. (*)