Diantar KSAD, KSAU, dan Kapolri, Yudo Margono Akui Tak Tegang Ikut Tes Kelayakan

Jumat, 2 Desember 2022 13:43 WIB

KSAL Yudo Margono diantar oleh KSAD Dudung Abdurrachman, KSAU Fadjar Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat akan mengikuti fit and proper test menjadi Panglima TNI di DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengaku tidak tegang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test menjadi Panglima TNI di DPR RI hari ini. Yudo datang dengan diantar oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Masa sudah dikawal tiga orang begini masih tegang," ujar Yudo sebelum memasuki Gedung Nusantara II DPR RI, Jumat, 2 Desember.

Yudo mengatakan untuk tahapan awal uji kepatutan dan kelayakan ini adalah verifikasi berkas. Ia menyatakan sudah siap untuk mengikuti rangkaian tes tersebut.

Dari pantauan Tempo di lokasi, Yudo, Dudung, Fadjar, dan Listyo datang menggunakan satu mobil van yang sama. Mulai dari pintu masuk Gedung Nusantara II, mereka berempat secara bersama-sama masuk ke Ruang Rapat Komisi I.

Dalam uji kelayakan hari ini, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menerangkan Yudo sebagai calon pengganti Andika Perkasa mesti bisa menjelaskan secara sistematis ihwal peran aktif TNI dalam mengantisipasi tantangan sebagai dampak ekonomi global.

Advertising
Advertising

“Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis, bagaimana peran serta atau peran aktif TNI dalam menghadapi, mengantisipasi tantangan atas dampak ekonomi global,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 November 2022.

“Kita tidak akan bisa hindari dampak ekonomi global tersebut, karena berdampak ke semua negara,” kata dia.

Sementara itu Ketua Komisi Pertahanan DPR, Meutya Hafid, mengaku sudah lama mengenal Yudo. Meutya mengklaim telah mengenal Yudo sejak menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Dia juga mengatakan Yudo sudah lama bermitra dengan komisinya.

Track record-nya cukup cemerlang, dan detailnya tidak pas disampaikan sebelum fit and proper test. Yang jelas saya cukup memahami dan ikut senang karena angkatan laut diberi masanya untuk memimpin Panglima TNI,” kata Meutya dalam keterangannya melalui akun Instagram, Selasa, 29 November 2022.

M JULNIS FIRMANSYAH


Baca: Uji Kelayakan Yudo Margono dan Kunjungan ke Rumah Dilakukan Hari Ini, Komisi I DPR: Kita Sistem Ngebut

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

13 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya