TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan APBN tahun 2021 sebesar Rp2.786,4 triliun dan menurun dibanding APBN tahun 2022 sebesar 3.106,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

"Belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif, dalam hal ini akan mencapai Rp612,2 triliun," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Desember 2022.

Sri Mulyani menjelaskan di dana Rp612,2 triliun itu bakal dibagi dalam beberapa pos. Pertama belanja pemerintah pusat untuk pendidikan sebesar Rp237,1 triliun, transfer ke daerah untuk pendidikan 305,6 triliun, dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp69,5 triliun.

Baca: Sebut 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF, Jokowi: Eling Lan Waspodo

Sementara untuk kesehatan dianggarkan Rp178,7 triliun. Sri Mulyani mengatakan belanja di bidang kesehatan telah menjadi prioritas pemerintah selama 3 tahun ke belakang karena pandemi Covid-19.

Alokasi APBN 2023 terbesar selanjutnya dianggarkan untuk perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun, infrastruktur Rp392,1 triliun, ketahanan energi Rp341,3 triliun, keamanan Rp316,9 triliun, dan paling kecil ketahanan pangan menjadi yang paling kecil dengan anggaran Rp104,2 triliun.

Sri Mulyani mengatakan dana perlindungan sosial mendapat porsi cukup besar karena bakal menjadi shock absorber di masyarakat akibat kenaikan harga barang di tahun 2023. Meski ada antisipasi kenaikan harga, Sri Mulyani menyebut pemerintah tetap bakal menggenjot proyek pembangunan di tahun 2023.

Oleh karena itu, infrastruktur menjadi bidang ketiga yang mendapatkan alokasi APBN terbesar tahun depan.

"Infrastruktur diarahkan kepada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk IKN dan penguatan hilirisasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur mencapai tingkat belanja Rp392,1 triliun," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan pada tahun depan pendapatan negara diperkirakan hanya sebesar Rp2.463 triliun. Hal ini membuat defisit pada APBN sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.

Baca: Bicara Ancaman Krisis Ekonomi, Jokowi: Indonesia Beruntung Bisa Kendalikan Fiskal

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.