TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pertahanan DPR, Meutya Hafid, mengaku sudah lama mengenal Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono. Adapun Yudo merupakan nama yang diusulkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Meutya mengklaim telah mengenal Yudo sejak menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Dia juga mengatakan Yudo Margono sudah lama bermitra dengan komisinya.

“Track record-nya cukup cemerlang, dan detailnya tidak pas disampaikan sebelum fit and proper test. Yang jelas saya cukup memahami dan ikut senang karena Angkatan Laut diberi masanya untuk menjabat Panglima TNI,” kata Meutya dalam keterangannya melalui akun Instagram, Selasa, 29 November 2022.

Dia menjelaskan, usai surat presiden (surpres) diserahkan kepada pimpinan DPR, maka pimpinan akan menggelar rapat. Selanjutnya, surat akan diserahkan ke Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dikirimkan kepada Komisi Pertahanan.

“Komisi I harus memiliki dasar untuk melakukan fit and proper test. Jadi mohon bersabar, apakah fit and proper test hari ini atau besok karena Komisi I belum memiliki dasar untuk melakukan fit and proper test,” kata Meutya.

Usai Bamus menugaskan Komisi I, kata dia, maka uji kepatutan dan kelayakan bisa langsung digelar. Meutya menjelaskan, seusuai Undang-Undang TNI komisinya punya waktu 20 hari untuk menjawab surpres ihwal calon Panglima TNI.

“Artinya masih cukup waktu untuk melakukan sebelum berakhirnya masa sidang yaitu tanggal 15 atau 16 Desember,” ujarnya.

Kendati masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa usai pada 30 Desember 2022, Meutya mengatakan komisinya bakal menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan sebelum 15 Desember. Rencananya, Komisi I juga bakal mengunjungi rumah Laksamana Yudo.

“Kalau mengikuti Jenderal Andika, kita melakukan (kunjungan) segera setelah fit and proper test. Kami belum mengadakan rapat internal Komisi I, tapi kemungkinan besar hal itu dilakukan,” kata dia.

Selanjutnya: Perubahan pendekatan konflik Papua jadi batu uji krusial...

<!--more-->

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, mengatakan Laksamana Yudo Margono punya sederet tugas usai dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Salah satunya, mengatasi persoalan di Bumi Cenderawasih.

Anton mengatakan Yudo hendaknya bisa merealisasikan kebijakan ihwal perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua. Menurut dia, reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini belum terlihat dengan jelas.

“Kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk Panglima mendatang,” kata Anton dalam keterangannya, Senin, 28 November 2022.

Dia menjelaskan, kebijakan pendekatan dalam konflik Papua penting karena masalah ini belum berubah secara signifikan. Di sisi lain, isu Papua masih menjadi masalah keamanan nasional yang signifikan.

Adapun kejelasan ihwal pendekatan non-kekerasan dan reorientasi militer pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua disebut Anton mesti diperhatikan. Menurut dia, sejauh ini muncul kabar burung ihwal rencana penambahan komando teritorial di Bumi Cenderawasih.

Anton mengatakan wacana ihwal reorientasi ini sebelumnya pernah diungkapkan oleh Jenderal Andika Perkasa di awal menjabat. Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdurachman, disebut Anton juga pernah menyinggung soal pendekatan humanis di Papua.

“Agar pernyataan tersebut tidak hanya berhenti pada pada kata-kata, maka institusionalisasi dari ucapan tersebut menjadi penting,” ujarnya.

Baca: Terima Brevet dari Yudo Sebelum Umumkan Calon Panglima TNI, Puan: RI Perlu Banyak Kapal Perang