Terima Brevet dari Yudo Sebelum Umumkan Calon Panglima TNI, Puan: RI Perlu Banyak Kapal Perang

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani, anggota BPK RI Adhi Suryadyana, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono saat foto bersama usai penyematan brevet Hiu Kencana di kapal selam KRI Alugoro-405, Dermaga 100, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 28 November 2022. Pemberian brevet Hiu Kencana itu sebagai bentuk penghormatan dari satuan kapal selam kepada pejabat tinggi negara karena berpenan penting dalam pengembangan dan kemajuan kapan selam. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menerima tanda warga kehormatan, Brevet Hiu Kencana, dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Penyerahan dilakukan di dalam KRI Alugoro-405 saat berlayar di perairan Teluk Jakarta. Senin, 28 November, di hari yang sama ketika Puan mengumumkan Puan sebagai calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Usai menerima Brevet Hiu Kencana ini, Puan menyampaikan bahwa dirinya akan terus mendukung Indonesia sebagai negara maritim dan kelautan. Sehingga, kata dia, diperkukan banyak lagi kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

"Hal ini tentunya bisa menjadi kekuatan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia jikalau ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti mengganggu kedaulatan," kata Puan dalam keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Laut, Selasa, 29 November 2022.

Baca: Yudo Margono Beri Brevet Hiu Kencana untuk Puan Maharani hingga KSAD Dudung

Penyematan Brevet Hiu Kencana tidak hanya untuk Puan, tapi juga ke lima pejabat lainnya. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kasad Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo, Anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Nyoman Adhi Suryadyana, serta Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdya Ahmadi Heri Purwono.

Brevet sebagai bentuk penghargaan

Yudo mengatakan penyematan Brevet Hiu Kencana ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang telah berjasa mengembangkan Korps Hiu Kencana TNI Angkatan Laut. Yudo berharap semua yang menerima Brevet Hiu Kencana ini bisa ikut bertanggungjawab dalam pengembangan kekuatan dan kemajuan TNI Angkatan Laut.

"Khususnya kapal selam di masa depan menjadi lebih kuat dan besar," kata Yudo.

Adapun kegiatan penyematan ini dilakukan beberapa jam sebelum Istana menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dari Jokowi ke DPR. Surpres berisi nama Yudo, Panglima TNI baru yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

"Saya menerima langsung dari Mensesneg, saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana TNI Yudo Margono Kepala Staf Angkatan Laut," kata Puan di Gedung DPR, pada Senin sore.

Lebih lanjut, Puan juga menyampaikan bahwa DPR sangat mendukung pembangunan pertahanan Minimum Essential Force (MEF) sampai 2024. "Itu harus mencapai semaksimal mungkin targetnya, kalaupun kemudian tidak tercapai karena waktunya sudah sangat singkat mengingat sekarang sudah 2022 menuju 2024," ujarnya.

Selain itu, Puan juga menyampaikan bahwa  Indonesia sebagai negara bebas aktif membuka peluang untuk menjalin kerja sama dengan semua negara. Namun, kerja sama ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia.

"Seperti mempersiapkan alutsista yang sesuai demografi dan geografi dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut", kata Puan Maharani.

Baca: Puan: Pengganti Jenderal Andika adalah Laksamana Yudo

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

3 jam lalu

Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

Panglima TNI Laksmana Yudo Margono meminta kepada seluruh prajurit PPRC TNI untuk tidak melanggar hukum dan HAM.


Panglima TNI Akan Tambah 800 Personil di Papua Untuk Persiapan Pembentukan Markas Komando Milliter di DOB

3 hari lalu

Panglima TNI Akan Tambah 800 Personil di Papua Untuk Persiapan Pembentukan Markas Komando Milliter di DOB

Panglima TNI Yudo Margono menyatakan akan menambah 800 personil di Papua untuk persiapan pembentukan markas Komando Militer di 4 Daerah Otonomi Baru.


Bertemu Lindsay Hoyle, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

4 hari lalu

Bertemu Lindsay Hoyle, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Inggris.


Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

4 hari lalu

Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

Panglima TNI sebut operasi di Papua ini dilakukan dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan lunak, pendekatan kultural, dan pendekatan keras.


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

4 hari lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.


Soal Dukungan Terhadap Ganjar Pranowo, PSI Tepis Anggapan Ambil Kader Partai Lain

4 hari lalu

Soal Dukungan Terhadap Ganjar Pranowo, PSI Tepis Anggapan Ambil Kader Partai Lain

PSI menyatakan dukungan mereka terhadap Ganjar Pranowo murni aspirasi dari masyarakat.


Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

8 hari lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.


PBB Sodorkan Duet Puan Maharani -Yusril untuk Pilpres 2024

10 hari lalu

PBB Sodorkan Duet Puan Maharani -Yusril untuk Pilpres 2024

Ferry mengakui ada pihak yang mengkritisi rendahnya elektabilitas Yusril. Ia menyebut situasi ini wajar.


Puan Maharani Diangkat Jadi Warga Kehormatan Korps Marinir, Apa Artinya?

12 hari lalu

Puan Maharani Diangkat Jadi Warga Kehormatan Korps Marinir, Apa Artinya?

Puan Maharani Ketua DPR dan perempuan pertama yang mendapat anugerah sebagai Warga Kehormatan Marinir


76 Tahun Megawati Soekarnoputri, Berikut Rekam Jejak Kontroversinya

13 hari lalu

76 Tahun Megawati Soekarnoputri, Berikut Rekam Jejak Kontroversinya

Sebagai tokoh publik Megawati Soekarnoputri kerap disorot. Beberapa pernyataan atau perbuatannya pun dianggap kontroversial.