TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengklarifikasi video percakapannya dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dalam video yang beredar, Benny meminta agar pihak penyerang pemerintah dijerat hukum.

Benny menegaskan bahwa lontaran kritik terhadap pemerintah tidak masalah. Namun, ia menyoroti bahwa akhir-akhir ini yang dilontarkan bukan kritik, melainkan upaya untuk mendelegitimasi pemerintahan.

“Selalu dengan pola yang sama. Penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antarsuku dan agama, berita-berita hoax, bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, Presiden, Ibu Negara terakhir,” kata Benny Rhamdani di Gedung DPR RI, Senin, 28 November 2022.

Menurut Benny, hal tersebut menjadi mesin mematikan yang terus diproduksi. Dia menilai upaya mendelegitimasi pemerintah tak bisa dilepaskan dari dendam politik yang diformalin atawa diawetkan pasca Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: Sambutan Jokowi di Acara Nusantara Bersatu: Pilih Capres yang Berambut Putih dan Banyak Kerutan Wajah

“Atas dasar situasi tadi, dengan cara yang menurut saya antidemokrasi bahkan merusak harmoni, mengancam perjalanan kebangsaan, masa saya nggak boleh marah? Masa rakyat Indonesia ngga boleh marah? Pasti marah lah,” ujarnya.

Menurut Benny, amarahnya terhadap kondisi belakangan ini malah menunjukkan bahwa dirinya dan kelompoknya masih memikirkan nasib bangsa. Oleh sebab itu, ia menyarankan kepada Jokowi untuk menegakkan hukum.

“Kami ini pemenang, kita ini mayoritas. Jadi kalau kami mau melakukan hal yang sama dengan mereka yang selama ini merongrong pemerintahan Jokowi dengan cara bukan kritik, kami bisa melakukan yang sama dan jumlah kita lebih besar,” kata dia.

Benny menilai penegakan hukum menjadi kunci mengatasi persoalan ini. Toh jika tidak, kata dia, pendukung mayoritas pendukung Jokowi bisa melakukan hal yang sama dengan jumlah lebih besar. “Tapi apa yang kami dapatkan?” kata dia.

Sebelumnya, sebuah video tersebar yang berisi percakapan antara Benny dengan Jokowi. Pertemuan terjadi di tengah pertemuan relawan Jokowi yang bertajuk Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu lalu, 26 November 2022.

Dalam video tersebut, Benny tampak menyampaikan beberapa aspirasi ke Jokowi, salah satunya soal tindakan yang harus diambil ke pihak yang disebutnya sebagai lawan. Jokowi tampak lebih banyak menyimak usulan yang diutarakan Benny.

Kepada Jokowi, Benny mengaku gemes alias geregetan untuk melakukan perlawanan. "Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. kalau bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus," kata dia. "Penegakan hukum bagaimana?" tanya Jokowi.

Benny Rhamdani lalu mencontohkan pihak-pihak yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, mengadu domba, menghasut, dan yang menyebarkan kebencian. "Semua bisa dijerat dengan hukum," ujarnya.

IMA DINI SHAFIRA | FAJAR PEBRIANTO

Baca: Pernyataan Jokowi Soal Rambut Putih Disebut Beri Pengaruh Elektoral untuk Ganjar Pranowo

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.