TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengirimkan surat presiden (surpres) ihwal usulan nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa hari ini, Senin, 28 November 2022. Dalam surpres yang diserahkan kepada DPR oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono.

Pratikno menjelaskan, rotasi matra menjadi salah satu pertimbangan Jokowi memilih calon Panglima TNI. Laksamana Yudo Margono berasal dari matra laut. Adapun Jenderal Andika Perkasa berasal dari matra darat. Sementara panglima sebelumnya, Marsekal Hadi Tjahjanto, berasal dari matra udara.

“Saya rasa itu salah satu pertimbangannya (rotasi matra). Kalau semuanya kan sudah memenuhi syarat, itu jelas,” kata Pratikno di Gedung DPR, Senin, 28 November 2022.

Rotasi matra ini sebelumnya pernah diungkapkan oleh anggota DPR Komisi Pertahanan Fraksi Partai NasDem, Hillary Brigitta Lasut. Ia menilai sudah seharusnya dan sepantasnya calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa berasal dari matra laut.

“Sudah seharusnya dan sepantasnya (Panglima TNI matra laut). Ketika diamanahkan untuk dijalankan bergantian, dan secara kapasitas dan kapabilitas mampu, seharusnya sudah jadi lampu kuning. Karena lampu hijaunya dari Presiden,” kata Hillary kepada Tempo, Jumat, 25 November 2022.

Amanah yang dimaksud Hillary merujuk pada UU TNI yang menyebutkan bahwa Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Menurut Hillary, jika pergantian matra dinomorduakan lagi, maka secara politis, struktural, maupun tupoksi keamanan bakal terancam. “Mereka yang di matra AL akan bertanya-tanya, apakah secara harga diri satuan, matra AL kerja kerasnya tidak diperhitungkan?,” ujarnya.

Toh, kata dia, Indonesia adalah negara maritim. Dia mengatakan matra laut mempunyai peran yang sama penting dengan matra udara maupun darat. Oleh sebab itu, dia mengatakan tiga matra ini hendaknya dinilai sebagai matra yang punya kinerja setara dan tidak ada yang diistimewakan.

Kaitan dengan Pemilu 2024

Hillary turut menyoroti asumsi bahwa jelang Pemilu 2024, calon Panglima TNI mesti dipilih dari matra darat sehingga bisa mengamankan Pemilu. Menurut dia, pandangan ini salah kaprah. Pasalnya, tugas pokok Panglima TNI bukan mengamankan Pemilu.

Hillary menyebutkan rujukan tugas pokok Panglima TNI yakni Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 pasal 14. Menurut dia, tugas utama Panglima TNI di antaranya berkutat pada melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menyelenggarakan operasi dan strategi militer, serta memberikan pertimbangan pada Menteri Pertahanan dalam menyusun rencana strategis.

“Jangan sampai calon Panglima sudah pintar, tenang, tidak buat gerakan yang aneh-aneh, cuman karena bukan dari AD dia malah dinomorduakan dengan alasan Pemilu. Itu keliru. Tidak ada cerita calon Panglima TNI dari AL tidak mampu mengamankan Pemilu,” kata dia.

Baca: Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini