Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Reporter

image-gnews
Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno. Foto: Runi/nvl
Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno. Foto: Runi/nvl
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini. Namun, ia menyebut hal tersebut tergantung kapan surpres diterima DPR.

“Bila hari ini sudah masuk, besok sudah diagendakan di rapat paripurna, paling lambat Rabu sudah bisa (fit and proper test),” ujar Dave usai menghadiri rapat Komisi I DPR hari ini Senin, 28 November 2022.

Surat presiden itu mulanya dijadwalkan untuk dikirim pada Rabu, 23 November lalu. Namun, pihak istana menundanya lantaran Ketua DPR Puan Maharani berada di luar negeri.

Perihal nama calon Panglima TNI, sumber Tempo menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah mengusulkan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono kepada DPR RI. 

Selain Yudo, ada pula nama lain yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman yang digadang-gadang akan mengisi kekosongan jabatan itu. 

Namun, peluang keterpilihannya diduga tertutup karena Dudung berkonflik dengan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon. Dudung disebutkan memprotes Effendi karena membeberkan hubungan jelek antara dirinya dan Andika dalam rapat dengar pendapat DPR.

“Tidak ada konflik, tidak ada konflik. Semuanya aman damai semuanya satu komando, itulah TNI kita,” kata Dave merujuk pada dugaan konflik tersebut.

Berharap TNI makin profesional

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dave juga enggan berkomentar banyak terkait calon Panglima TNI yang condong dijagokan DPR. Adapun harapan yang ditaruh kepada calon Panglima TNI yaitu dapat melanjutkan kinerja yang sudah dilakukan Andika Perkasa. Dalam keterangannya, Panglima TNI yang akan pensiun pada Desember nanti sudah banyak melakukan perubahan baik dalam struktur TNI.

“Hal itulah yang kita harapkan dan juga merupakan bagian tuntutan kami di DPR untuk melihat TNI semakin lebih profesional,” kata Dave.

Dave pun memberikan keterangan tentang hal yang digali saat fit and proper test nanti. Beberapa di antaranya adalah penyelesaian masalah di Papua, reformasi TNI, hingga modernisasi alutsista.

“Hal itulah yang akan menjadi topik-topik utama yang akan dibahas,” jelas Dave.

ALFITRIA NEFI PRATIWI | NESA AQILA

Baca: Soal Surpres Calon Panglima TNI, Anggota Komisi I DPR: Kita Tunggu Ya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

8 menit lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah

54 menit lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah

Angka keterwakilan perempuan di parlemen diproyeksikan meningkat di DPR RI pada periode 2024-2029. Anggota legislatif perempuan diperkirakan akan menempati 128 dari 580 kursi yang tersedia di Senayan atau 22,1 persen. Jumlah itu lebih tinggi 1,6 persen dari hasil Pemilu 2019.


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

1 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


Panglima TNI Utus 26 Anggota Kirim 900 Payung Udara untuk Bantuan ke Palestina

2 jam lalu

Acara keberangkatan pengiriman bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia kepada Palestina di Apron Land Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat, 29 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Panglima TNI Utus 26 Anggota Kirim 900 Payung Udara untuk Bantuan ke Palestina

Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan jenis bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk Palestina yang diberangkatkan pada hari ini, Jumat, 29 Maret 2024.


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

3 jam lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


Profil Tonny Harjono, Mantan Ajudan Jokowi yang Jadi Calon Kuat KSAU Pengganti Fadjar Prasetyo

4 jam lalu

Marsdya Tonny Hardjono. wikipedia.org
Profil Tonny Harjono, Mantan Ajudan Jokowi yang Jadi Calon Kuat KSAU Pengganti Fadjar Prasetyo

Berikut profil Pangkogabwilhan II TNI AU Marsdya Mohamad Tonny Harjono yang disebut sebagai calon kuat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) baru.


Pemerintah Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Palestina Menggunakan Pesawat Hercules

5 jam lalu

Acara keberangkatan pengiriman bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia kepada Palestina di Apron Land Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat, 29 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Pemerintah Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Palestina Menggunakan Pesawat Hercules

Bantuan disalurkan menggunakan 1 unit Pesawat Hercules C-130 J TNI AU pada Jumat, 29 Maret 2024.


Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

6 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

PKS mengungkapkan sejumlah alasan menolak pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang.


Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

20 jam lalu

Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

1 hari lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.