TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan DPR Hillary Brigita Lasut bicara soal pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Menurut dia sudah saatnya Panglima TNI berasal dari matra Angkatan Laut.

Musababnya, Panglima TNI sebelum Andika adalah Marsekal Hadi Tjahjanto yang berasal dari matra udara, sementara Andika Perkasa berasal dari matra darat.

“Sudah seharusnya dan sepantasnya (Panglima TNI matra laut). Ketika diamanahkan untuk dijalankan bergantian, dan secara kapasitas dan kapabilitas mampu, seharusnya sudah jadi lampu kuning. Karena lampu hijaunya dari Presiden,” kata politikus NasDem itu kepada Tempo, Jumat, 25 November 2022.

Amanah yang dimaksud Hillary merujuk pada UU TNI yang menyebutkan bahwa Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Baca juga: Menjelang Pergantian Panglima TNI, Anggota Komisi I DPR Diminta Siapkan Pertanyaan Fit and Proper Test

Adapun masa jabatan Andika Perkasa selesai pada 31 Desember 2022. Kini, Komisi Pertahanan sedang menunggu surat presiden (surpres) ihwal pergantian calon Panglima TNI.

Pengganti Andika Perkasa bakal berasal dari Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Saat ini, posisi KSAD diisi oleh Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Menurut Hillary, jika pergantian berdasarkan matra dinomorduakan lagi, maka secara politis, struktural, maupun tupoksi keamanan bakal terancam. “Mereka yang di matra AL akan bertanya-tanya, apakah secara harga diri satuan, matra AL kerja kerasnya tidak diperhitungkan?,” ujarnya.

Toh, kata dia, Indonesia adalah negara maritim. Dia mengatakan matra laut mempunyai peran yang sama penting dengan matra udara maupun darat. Oleh sebab itu, dia mengatakan tiga matra ini hendaknya dinilai sebagai matra yang punya kinerja setara dan tidak ada yang diistimewakan.

Hillary turut menyoroti asumsi bahwa jelang Pemilihan Umum, calon Panglima TNI mesti dipilih dari matra darat sehingga bisa mengamankan Pemilu. Menurut dia, pandangan ini salah kaprah. Pasalnya, tugas pokok Panglima TNI bukan mengamankan Pemilu.

Hillary merujuk pada tugas pokok Panglima TNI yakni Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 pasal 14. Menurut dia, tugas utama Panglima TNI di antaranya berkutat pada melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menyelenggarakan operasi dan strategi militer, serta memberikan pertimbangan pada Menteri Pertahanan dalam menyusun rencana strategis.

“Jangan sampai calon Panglima sudah pintar, tenang, tidak buat gerakan yang aneh-aneh, cuman karena bukan dari AD dia malah dinomorduakan dengan alasan Pemilu. Itu keliru. Tidak ada cerita calon Panglima TNI dari AL tidak mampu mengamankan Pemilu,” kata dia.

Ia berharap Presiden betul-betul mempertimbangkan pergantian matra ini. “Kami berharap Presiden bisa mempertimbangkan hal ini, tidak harus dari AD karena TNI bukan untuk berpolitik, bukan tugas utama untuk mengamankan Pemilu,” kata dia.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, bakal mengumumkan calon Panglima TNI pengganti Andika Perkasa pada Senin, 28 November 2022. Nama calon pengganti Andika itu tertuang dalam Surat Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dikirimkan Sekretariat Negara kepada DPR RI.

"Surat tersebut akan disampaikan oleh Mensesneg kepada Ketua DPR, direncanakan Senin, 28 November sesuai dengan aturan yang ada,",ujar Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 November 2022.

Baca juga: Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

IMA DINI SHAFIRA | M. JULNIS FIRMANSYAH