Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

Reporter

magang_merdeka

Editor

Febriyan

Senin, 21 November 2022 13:54 WIB

Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 2022-2027, Haedar Nashir (kiri), memberikan pernyataannya kepada pers seusai penetapan hasil Sidang Pleno VIII Muktamar Muhammadiyah di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, Ahad, 20 November 2022.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Jakarta - Haedar Nashir kembali terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk periode masa jabatan 2022-2027. Keputusan itu dihasilkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 19 November 2022.

Haedar terpilih berdasarkan hasil pemilihan suara dengan menggunakan mekanisme e-voting. Dia memperoleh sebanyak 2.203 suara dari 2.600 pemilih. Haedar berhasil unggul dari 13 nama anggota PP Muhammadiyah lain yang menjadi calon ketua umum.

Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan bahwa perolehan suara yang besar itu menjadi bukti bahwa Muktamirin yang hadir saat itu memiliki otonomi dalam mengambil keputusan tanpa terpengaruh pejabat publik.

“Menurut saya bukan soal nyaman atau tidak nyaman. Yang pasti jika ada perjumpaan kemistri di antara partisipan sosial, pasti satu dengan yang lain akan berada pada zona saling ‘aman’. Itu pasti," kata Emrus kepada Tempo, Senin, 21 November 2022.

"Itu hukum sosial yang tak terbantahkan,” ujar Emrus.

Dalam pemilihan itu, Haedar Nashir, mengalahkan sejumlah tokoh lainnya seperti Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas hingga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Haedar Nashir bukan tokoh baru dalam Muhammadiyah. Dia telah aktif dalam Organisasi Muhammadiyah sejak era 80-an. Pria kelahiran Bandung, 25 Februari 1958 tersebut sempat menjadi pemimpin redaksi Majalah Suara Muhammadiyah, Ketua I Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Sekretaris PP Muhammadiyah hingga menjabat sebagai Ketua Umum organisasi tersebut sejak 2015.

Haedar menjadi Sekretaris PP Muhammadiyah saat dipimpin oleh Ahmad Syafii Maarif atau yang kerap disebut Buya Syafii Maarif.

Dalam rapat itu juga diumumkan penunjukkan kembali Abdul Mu’ti sebagai Sekretaris PP Muhammadiyah. Abdul Mu'ti juga menjadi Sekretaris PP Muhammadiyah sebelumnya, mendampingi Haedar Nashi. Berdasarkan keterangan Dahlan Rais, pemilihan Sekretaris Umum tak perlu melakukan pengesahan di forum utama seperti halnya Ketua Umum.

ALFITRIA NEFI PRATIWI

Berita terkait

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

2 hari lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

2 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

3 hari lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

4 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

4 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

5 hari lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

6 hari lalu

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

6 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

7 hari lalu

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

11 hari lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya