Pandemic Fund Masih Kurang, Jokowi Harap Ada Dukungan Dana Lebih Besar

Editor

Amirullah

Senin, 14 November 2022 19:51 WIB

Presiden Joko Widodo menerima laporan kegiatan B20 Summit dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid (tengah) dan Chair of B20 Indonesia Shinta Widjaja Kamdani (kiri) dalam penutupan B20 Summit Indonesia 2022 di BNDCC, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin, 14 November 2022. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan jumlah pandemic fund atau dana pandemi masih kurang dari yang ditargetkan. Menurut hasil studi Badan Kesehatan Dunia atau WHO, dibutuhkan USD 31,1 miliar atau Rp481 triliun setiap tahunnya.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada para donor dari negara-negara G20 dan non-G20, serta dari lembaga-lembaga filantropi yang telah memberikan kontribusi, namun dana yang terkumpul masih belum mencukupi," ujar Jokowi dalam keterangannya, Senin, 14 November 2022.

Sampai saat ini, dana yang terkumpul sudah USD 1,4 miliar atau Rp 21,7 triliun. Dana itu nantinya akan digunakan untuk membiayai sistem pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi di masa yang akan datang. "Saya mengharapkan dukungan yang lebih besar lagi untuk dana pandemi ini," kata Jokowi.

Pandemic fund ini diluncurkan pada Ahad kemarin oleh Jokowi selaku Presidensi KTT G20. Program ini merupakan inisiatif yang disepakati oleh negara-negara anggota G20 untuk pencegahan, persiapan dan respons bagi ancaman pandemi mendatang.

Baca: Bicara Ancaman Krisis Ekonomi, Jokowi: Indonesia Beruntung Bisa Kendalikan Fiskal

Advertising
Advertising

Selain anggota G20, negara-negara non-anggota juga bakal ikut urunan memenuhi target pandemic fund. Negara-negara tersebut antara lain Australia, Prancis, dan Arab Saudi, yang berencana mengumumkan nilai komitmenya pada pertemuan KTT G20.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan dana yang berpotensi terkumpul lebih dari US$ 4 miliar atau setara dengan Rp 62 triliun.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan pandemic fund akan memberikan pembiayaan untuk kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR) pandemi yang akan datang.

"Dana pandemi adalah landasan di mana kita akan membangun kembali dan memperkuat arsitektur kesehatan global. Ini merupakan kemajuan besar pertama dari prioritas jalur kesehatan G20 tahun ini," kata Budi.

Menurut dia kerja sama antara keuangan dan kesehatan sangat penting untuk mempersiapkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Apa lagi, ia mengatakan, banyak negara semakin bergerak menuju kehidupan normal baru dengan Covid-19, tetapi jutaan kasus baru dan ribuan kematian masih dilaporkan setiap minggunya.

"Oleh karena itu, penting bagi setiap negara memiliki dan pandemi untu pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi di masa yang akan datang," kata Budi Gunadi.

Baca: Jokowi ke Joe Biden: ASEAN Minta Kehadiran AS Bawa Perdamaian di Kawasan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

6 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

6 jam lalu

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

6 jam lalu

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.

Baca Selengkapnya

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

8 jam lalu

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.

Baca Selengkapnya

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

8 jam lalu

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.

Baca Selengkapnya

Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

9 jam lalu

Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

Presiden Jokowi menilai tutupnya pabrik sepatu Bata karena pertimbangan efisiensi dan tidak menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

9 jam lalu

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

9 jam lalu

Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

Jokowi mengatakan CEO dari perusahaan teknologi global, yakni Tim Cook dari Apple dan Satya Nadela dari Microsoft telah bertemu dengan dia di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek

11 jam lalu

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek

Pabrik sepatu Bata tutup, Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?

Baca Selengkapnya