INFO NASIONAL – Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pengukuran nilai IDI yang menggunakan metode baru ini menampilkan bahwa nilai IDI level provinsi 76,80, IDI level pusat 81,33 dan IDI level nasional 78,12.

“Sekarang kita rata-rata nasionalnya 78,12. Masih masuk dalam kategori sedang, kalau di tingkat pusat sudah masuk dalam kategori baik yakni 81,33. Kalau rata-rata provinsi seluruh Indonesia itu ditingkatkan artinya ini berkaitan, kita akan naik,” ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kemendagri, Bahtiar dalam Rapat Fasilitasi Penguatan Demokrasi di Daerah di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 9 November 2022.

Ia menjelaskan, salah satu indikator yang mempengaruhi IDI adalah peran lembaga-lembaga politik di provinsi, di antaranya DPRD. Karena itu, Bahtiar mengapresiasi Gubernur Sulawesi Selatan yang merencanakan kenaikan bantuan parpol di Sulawesi Selatan.

“Ini merupakan tanda bahwa gubernurnya punya kepekaan dan punya kemauan membangun seluruh aspek pembangunan negara kita, termasuk aspek pembangunan partai politik. Nah, bentuk konkretnya adalah memang ada sejumlah alokasi APBD yang dialokasikan untuk membangun di bidang politik,” tutur Bahtiar.

Pembangunan di bidang politik, Bahtiar melanjutkan, memang tidak mudah. Terkadang sebuah daerah memiliki IDI bagus namun tiba-tiba terjadi peristiwa di luar kendali sehingga nilai IDI bisa merosot. “Peristiwa itu dianggap mempengaruhi indikator-indikator atau aspek-aspek IDI. Jadi merawat IDI sama dengan merawat stabilitas politik dalam negeri,” ucapnya.

IDI adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi. Manfaat akademis IDI dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia.

Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.

Hasil IDI pada 2021 diukur dengan 22 indikator yang meliputi aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Ada delapan provinsi yang termasuk dalam kategori yang nilai IDInya tinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Utara, dan Lampung. (*)