Mentan dan Bank Dunia Bahas Kebijakan KUR Perkuat Ketahanan Pangan
Selasa, 1 November 2022 20:00 WIB
INFO NASIONAL - Dalam rangka tindak lanjut pertemuan Menteri Pertanian dan Vice President World Bank (WB) Selasa, 11 Oktober 202 lalu di Washington DC, guna memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan skala produksi nasional,
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo melakukan pertemuan virtual dengan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, Senin 31 Oktober 2022.
Pertemuan ini sebagai tindak lanjut pertemuan Mentan sebelumnya dengan Vice President World Bank (WB) di Washington DC pada 11 Oktober silam. Pertemuan tersebut terkait memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan skala produksi nasional.
"Kami menghendaki agar World Bank dapat mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia terlebih kita telah berhasil dalam menghimpun dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani,” ujar Mentan.
Untuk diketahui, KUR pada sektor pertanian tahun 2020 telah diberikan sebesar Rp 55 trilyun, berlanjut pada tahun 2021 digulirkan Rp 85 trilyun dan pada tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 sudah mencapai angka Rp 95 trilyun.
"Kiranya Ms Satu Kahkonen melalui World Bank dapat mendukung program kami seperti tertuang dalam executive summary terkait kajian yang telah dilakukan terutama pada saat Leader Summit G20 di Bali, kiranya juga untuk dapat diteruskan kepada Presiden RI."
Terkait pencapaian pembiayaan pertanian di Indonesia, Satu Kahkonen memberi masukan kepada Mentan agar kembali melakukan kajian lebih mendalam terhadap data-data KUR. "Kajian yang signifikan dengan data yang tersedia sangat dibutuhkan, karena program KUR dibawah kepemimpinan Menteri Pertanian sifatnya masih baru", kata Satu.
Pada kesempatan yang sama, Mr Vikash Choudhary, dari World Bank yang ikut hadir dalam pertemuan virtual tersebut menitipkan pesan agar KUR yang selama ini dilakukan dengan sistem kredit subsidi beralih ke arah kredit komersial sehingga dapat mengurangi beban pada APBN.
World Bank berjanji akan menyediakan executive summary hasil dari pertemuan dan laporan tersebut untuk didiskusikan dengan lembaga pemerintahan terkait seperti Kemenko Perekonomian dikarenakan perlunya sinergi kajian KUR sektor pertanian secara menyeluruh. (*)
