TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan, hari ini akan menjalani sidang kode etik di Mabes Polri, Jakarta Selatan, 31 Oktober 2022.

Hendra akan disidang oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) buntut dugaan pelanggaran etik karena mengintervensi dan menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat.

"Iya (sidang etik Hendra hari ini), tapi saya tidak mendampingi," kata Kuasa Hukum Hendra Kurniawan Henry Yosodiningrat saat dikonfirmasi, 31 Oktober 2022.

Dalam sidang etik, Henry tidak mendampingi Hendra karena sesuai aturan, yang menjadi pendamping hukum pelanggar etik adalah Divisi Hukum Polri. Henry hanya akan mendampingi perkara obstruction of justice yang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hingga berita ini ditulis, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo belum membalas pesan Tempo tentang siapa yang akan memimpin sidang etik Hendra.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri untuk meminjam tahanan atau bon tahanan untuk terdakwa Hendra Kurniawan.

“Kami mendapat permintaan bon tahanan dari Kadiv Propam untuk sidang kode etik pada Senin besok,” kata Hakim Ketua Ahmad Suhel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 27 Oktober 2022.

Kuasa hukum Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, membenarkan permohonan bon tahanan untuk Hendra Kurniawan untuk sidang etik Senin besok.

“Infonya Senin depan. Seperti disebutkan Majelis Hakim permintaan untuk bon sidang etik ada dari Kadiv Propam,” kata Henry selepas sidang.

Sebelumnya, Komisi Kode Etik Polri telah memecat tidak hormat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) empat terdakwa obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat. Mereka adalah Ferdy Sambo, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, dan Agus Nur Patria.

Sementara itu ada tiga terdakwa yang belum menjalani sidang etik, antara lain Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan, Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Rahman Arifin, dan Ajun Komisaris Polisi Irfan Widyanto.

Pada 18 Oktober lalu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Hendra Kurniawan dan lima tersangka lain dengan dakwaan primer Pasal 49 jo Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau dakwaan primer Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JPU mendakwa Hendra Kurniawan karena melaksanakan perintah Ferdy Sambo untuk mengintervensi penyidikan pembunuhan berencana Yosua, termasuk merampas dan menghilangkan barang bukti CCTV di sekitar TKP pembunuhan.

Baca: Kapolri Tegaskan Sidang Etik Penanganan Perkara Brigadir J Terus Berjalan