Masyarakat Adat Perlu Payung Hukum
Senin, 16 Maret 2009 21:05 WIB
TEMPO Interaktif , Jakarta:Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan meminta Pemerintah memberikan payung hukum yang jelas terhadap keberadaan masyarakat adat.
"Kami butuh Payung Hukum untuk panduan di setiap sektoral," ujarnya di Jakarta Senin (16/3)
Diakuinya meski di beberapa UU sudah mengampu hak masyarakat adat, tapi belum ada yang sama presepsinya. Pemerintah menurut Abdon belum menjalankan pembangunan dengan memanfaatkan kekuatan adat.
Jumlah komunitas yang tergabung dalam Aliansi sendiri kini mencapai 1017 dengan total 8-10 juta penduduk. Aman memperkirakan total masyarakat adat di Indonesia mencapai 50-70 juta penduduk.
Indonesia tergabung dengan 144 negara,pada 2007 sudah menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. "Kami memasukkan empat pasal dalam deklarasi tersebut,"ujar Aman. Keempatnya adalah pengakuan atas tanah dan sumber daya alam didalamnya; identitas budaya,agama dan kekayaan intelektual; hak untuk mengatur diri sendiri dan hak untuk mengurus dirinya sendiri.
DIANING SARI
Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat
9 hari lalu
Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat
Ford Foundation menilai Hari Bumi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran komunitas adat untuk alam.
Baca Selengkapnya
Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari
35 hari lalu
Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari
Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.
Baca Selengkapnya
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan
37 hari lalu
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan
Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.
Baca Selengkapnya
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN
39 hari lalu
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN
Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.
Baca Selengkapnya
Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat
40 hari lalu
Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat
Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN
43 hari lalu
Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN
Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.
Baca Selengkapnya
Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka
43 hari lalu
Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka
AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.
Baca Selengkapnya
Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN
44 hari lalu
Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN
Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia
45 hari lalu
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia
Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.
Baca Selengkapnya
Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat
45 hari lalu
Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat
Pakar hukum Unair menyebut sejumlah kebijakan terbaru otorita IKN sebagai salah satu bukti hukum yang belum melindungi masyarakat adat.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
4 jam lalu
6 jam lalu
7 jam lalu
9 jam lalu
12 jam lalu
12 jam lalu
12 jam lalu
12 jam lalu
14 jam lalu
16 jam lalu
