INFO NASIONAL – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumpulkan strategi untuk mengangkat nilai-nilai Pancasila di media sosial. Salah satunya dengan menggelar Forum Diskusi dengan tema “Identifikasi Distorsi Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial” di Jakarta, Kamis 27 Oktober 2022. Melalui diskusi ini, ragam permasalahan, ide dan masukan disampaikan kepada BPIP.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Prakoso mengatakan, Kita memiliki tanggungjawab yang sama untuk merawat Negara Kedaulatan Republik Indonesia. Sementara di era digital sebagian masyarakat literasi melalui digital. Salah satu wadah yang mudah, murah, dan gampang melalui media sosial (medsos).

“Negara ini dibentuk mempunyai teritori dan mempunyai visi dan misi. Teritori jelas Sabang sampai Merauke. Tapi isinya, prinsipnya Pancasila sebagai dasar negara, filosofi, dan pandangan hidup. Seyogyanya nilai-nilai itu ada di seluruh rakyat Indonesia,” kata Prakoso.

Untuk mendelivery nilai-nilai itu, lanjut dia, salah satunya melalui medsos karena bisa diakses setiap saat. “Bagaimana medsos bisa mematri sehingga Warga Negara Indonesia mau memahami, menjalankan nilai-nilai Pancasila. Ini tanggung jawab bersama, tapi kita lihat situasi dan kondisi saat ini.”

Namun, dia mengakui, BPIP tidak boleh salah. Oleh karena itu, ketika membuat konten-konten masih ada kendala karena kurangnya kepercayaan diri untuk mengupload konten yang kira-kira diminati masyarakat.

Direktur Sosialisasi dan Komunikasi M Akbar Hadiprabowo mengatakan, BPIP sedang membuat grand design kolaborasi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Baru-baru ini, lembaga ini pun telah membuat sebuah Gerakan Masyarakat Menyebarkan Konten Mulia.

Salah satu tugas pokok BPIP, kata Akbar, melakukan sosialisasi Pancasila. Namun, dia mengakui melaksanakan amanah tidak mudah. Sebab, kurang lebih sudah 20 tahun MPR telah mencabut Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4).

Belum lagi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak mewajibkan pelajaran Pancasila pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas.

BPIP pun mulai merambah ke media sosial, ragam distorsi muncul. Misalnya saja survey Microsoft yang menyatakan Netizen Indonesia dinobatkan sebagai netizen yang tidak sopan di seluruh dunia. Kemudian ujaran kebencian serta paham-paham yang menentang ideologi Pancasila.

Namun, di satu sisi, merambah ke media sosial untuk mensosialisasikan Pancasila merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Arahan Presiden Jokowi menyarankan perlu kita membanjiri narasi Pancasila melalui media sosial. Anak-anak muda, kalau tidak mengerti masalah ideologi, masalah Pancasila, bahaya negara ini. Hati-hati menyerap informasi, pengetahuan dan nilai-nilai,” kata Akbar.

Sementara Direktur Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi meminta BPIP untuk mengajak keterlibatan publik. Saat ini, kata dia, sudah ada masyarakat yang membuat konten-kontern terkait Pancasila. “ketika publik ikut terlibat, sehingga menjadi lebih real,” Kata dia.

Menurutnya, BPIP juga tidak perlu khawatir dengan masyarakat yang menyebarkan ujaran kebencian. “Tidak perlu ini menjadikan ancaman. Ketika membicarakan Pancasila baik positif dan negatif, ini sesuatu. Undang mereka, jadi kita rangkul. Agar mereka memberikan masukan. Kita minta mereka jadi bagian dari kita untuk membangun.”

Ismail mengatakan, BPIP harus masuk ke semua platform, agar bisa mengedukasi atau memberikan informasi yang benar terkait Pancasila.

Media and Communications Profesional Rudy Andanu menuturkan saat ini yang perlu diperhatikan BPIP bukan hanya konten, namun bagaimana mengirimkan pesan dari konten bisa masuk ke masyarakat.

“Enggak harus trending tapi memastikan konten itu dapat menyebar ke banyak orang,” tambah Pegiat Media Sosial Mohamad Syafi Alielha.

Dosen Vokasi IPB University Alfi Rahmawati mengatakan, medsos memang tempatnya ujaran kebencian, tetapi bisa dikelola. “Bisa juga mengidentifikasi dari sisi masyarakat. Yang berfungsi mengukur, siapa audience, kita bisa memilah konten yang bisa diproduksi, media dan kemasan seperti apa. Ketika mereka suka akan share.”

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Forum Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema “Identifikasi Distorsi Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial” di Jakarta, Kamis 27 Oktober 2022. Diskusi yang dilakukan secara hybrid itu untuk memberikan masukan kepada BPIP strategi yang tepat mensosialisasikan Pancasila melalui medsos.

Pastor Antonius Benny Susetyo menuturkan, BPIP harus segera bertarung untuk memenangkan ruang publik. Namun, dia mengingatkan bagaimana menciptakan konten dan membangun sinergi, semua harus dianggarkan. “Anggarannya untuk mempublikasikan, tidak ada anggaran, tidak bergerak.”

Anggaran itu, lanjut Romo Benny, untuk merebut ruang digital. “Semua media mainstream memiliki media sosial. Makanya membangun sinergi Panca Mandala,” Kata dia.

Direktur politeknik STIAN KAN Jakarta Nurliah Nurdin mengingatkan, untuk menjadikan culture medsos bagian dari BPIP. “Tak hanya Deputi, staf juga. Be Open,” kata dia. BPIP juga diharapkan menjadi fasilitator serta Be Social.

Nurliah juga mengingatkan akan Pemilu yang sudah dekat. “Terkait pemilu, saat ini harus ada penguatan nasionalisme di situ. Jangan lupa money politic dilupakan. Jangan sampai orang baik tidak terpilih karena tidak punya uang. BPIP harus masuk ke situ,” ujar dia.

Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja sama Elfrida Herawati Siregar mengatakan, BPIP harus siap dengan berita yang menyasar ke BPIP. Baik berita baik maupun buruk, kata dia, bisa dimanfaatkan oleh BPIP. Sementara Terkait influencer yang bisa berkolaborasi merupakan influencer yang biasa mengedukasi.

“Di BPIP mau tidak mau masuk ke medsos, bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat melalui medsos,” tutup Direktur Jaringan dan Pembiayaan Toto Purbiyanto.