TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendapatkan sanksi teguran lisan dari partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akibat pernyataan soal kesiapannya maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut Ganjar melanggar instruksi Ketua Umum nomor 4503/Internal/DPP/X/2022 yang diterbitkan pada 7 Oktober 2022 lalu.

Hasto menjelaskan, instruksi ini mengatur soal komunikasi politik. Meskipun demikian, dia tak menjelaskan secara detail seperti apa komunikasi politik yang diatur dalam instruksi tersebut.

“Tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari DPP PDIP, ditanda tangan oleh Ketum Partai, Ibu Megawati Soekarnoputri. Saya sebagai Sekjen di sini ditegaskan tentang komunikasi politik. Surat ini sangat jelas dan tidak bisa ditafsirkan berbeda,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Senin, 24 Oktober 2022.

PDIP mencermati Pidato Jokowi di HUT Golkar

Hasto pun mengingatkan pidato Presiden Jokowi saat menghadiri acara puncak ulang tahun Partai Golkar ke-58 pada Jumat, 21 Oktober 2022 lalu. Menurut dia, kala itu Jokowi mengingatkan para parpol bahwa soal pencarian pemimpin nasional, mesti cermat dan hati-hati.

“PDIP juga terus menjabarkan yang disampaikan Pak Presiden Jokowi pada saat HUT Golkar, bahwa terkait pemimpin nasional, Presiden, Capres, dan Cawapres, harus dilakukan dengan cermat, hati-hati,” ujarnya.

Menurut Hasto, teguran kepada Ganjar merupakan hal biasa dalam organisasi. Dia mengatakan keputusan ini penting mengingat soal Capres dan Cawapres menyangkut masa depan bangsa dan negara.

“Ini merupakan hal yang biasa. Partai menegakan disiplin organisasi partai karena urusan Capres dan Cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara,” kata dia.

Selanjutnya, kader PDIP diminta bersabar soal Capres dan Cawapres

<!--more-->

Hasto pun meminta para kader untuk berfokus turun ke bawah dan menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Semua kader PDIP, kata Hasto, harus bersabar hingga Megawati Soekarnoputri mengumumkan Capres maupun Cawapres yang mereka usung.

“Mari berpolitik dengan mengakar, membumi, kita selesaikan masalah-masalah bangsa. Seluruh anggota dan kader tidak terkecuali wajib turun, sampai Ibu Ketum ambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat,” ujarnya.

Tanggapan Ganjar Pranowo atas sanksi yang dia terima

Ganjar Pranowo pun menyatakan menerima sanksi teguran lisan tersebut. Sebagai kader PDIP, dia menyatakan siap memperbaiki kesalahannya.

“Terima kasih dari Pak Sekjen, Dewan Kehormatan, yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya. Dan tentu sebagai kader yang taat, tadi diberi sanksi lisan tentu bagian dari komunikasi publik yang saya harus perbaiki,” kata Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober 2022.

Ia pun menegaskan bahwa keputusan Capres maupun Cawapres berada di tangan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Kepada awak media, Ganjar menunjukkan pakaian yang dikenakan, yakni seragam PDIP. Menurut dia, seragam ini turut menjadi tanda bahwa ia kader yang tegak lurus terhadap arahan partai.

“Lihat baju saya. Semua keputusan terkait Pilpres adalah keputusan Ketum. Jadi semua pasti akan mengikuti, dan saya orang yang setuju,” kata dia.

PDIP akan panggil FX Hadi Rudyatmo

Setelah menjatuhkan sanksi kepada Ganjar Pranowo, PDIP akan memanggil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Solo, FX Hadi Rudyatmo. Rudy akan dimintai klarifikasi soal ucapannya mendukung Ganjar sebagai calon presiden.

Sebelumnya, PDIP juga telah menjatuhkan sanksi berupa Surat Peringatan (SP) kepada sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Dewan Kolonel. Kelompok ini mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai calon presiden. Puan disebut sebagai pesaing Ganjar Pranowo dalam memperebutkan kursi calon presiden dari partai banteng tersebut.