TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan Rhenald Kasali menceritakan soal adanya pihak yang ingin menyembunyikan peristiwa yang sebenarnya saat mereka menelusuri peristiwa itu. Akan tetapi dia menyatakan bahwa masalah tersebut bisa diatasi karen para anggota TGIPF merupakan orang yang kompeten.

Rhenald tak menyebutkan pihak mana yang ingin menyembunyikan kejadian itu. Namun, dia menyatakan institusi tersebut awalnya tak mau memberikan data kepada TGIPF.

"Memang, sempat ada upaya dari salah satu institusi untuk tidak membagikan data. Tapi permasalahan ini bisa diatasi ketika tim meminta bantuan ke pakar," kata Rhenald melalui platform Twitter Space dalam acara Change.org Indonesia, Selasa, 18 Oktober 2022.

Lebih lanjut, Rhenald Kasali mengatakan TGIPF selalu memegang asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. “Dalam mencari fakta kami selalu berpegang pada bahwa keselamatan rakyat adalah dalil tertinggi,” ujar Rhenald.

Rhenald menyampaikan, dalam hasil investigasi TGIPF pihak yang disebut harus menjalankan rekomendasi itu. Ia menambahkan, juga untuk masyarakat yang bergerak melalui berbagai upaya.

“Sekarang ini era soft power seperti yang dilakukan lewat petisi di Change.org, harapannya mereka yang disebut bisa menjalankan rekomendasi,” katanya.

Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan

TGIPF Tragedi Kanjuruhan telah menyelesaikan tugasnya dengan mengirimkan laporan kepada Presiden Jokowi pada Jumat pekan lalu, 14 Oktober 2022. Dalam laporan setebal 124 halaman tersebut, TGIPF mengajukan rekomendasi kepada seluruh pihak terkait.

Kepada PSSI misalnya, TGIPF merekomendasikan agar Ketua Umum Mochamad Iriawan dan jajarannya mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

TGIPF juga meminta PSSI untuk menggelar Kongres Luar Biasa untuk mengangkat kepengurusan yang baru. Jika tidak dilaksanakan, TGIPF merekomendasikan agar pemerintah tidak memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI seperti Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.

Kepada polisi, TGIPF merekomendasikan penyelidikan secara menyeluruh sejak dari keluarnya surat rekomendasi izin keramaian hingga penggunaan kekerasan berlebihan yang dianggap menjadi penyebab jatuhnya ratusan korban.

Polisi juga diminta mennyelidiki keterlibatan beberapa Aremania, sebutan untuk suporter Arema FC, awal yang masuk ke lapangan usai pertandingan itu. Mereka dianggap memprovokasi rekan-rekannya yang lain untuk ikut masuk ke lapangan. Polisi juga diminta menyelidiki keterlibatan Aremania dalam perusakan terhadap sejumlah fasilitas dan kendaraan.

PSSI dan Polri juga diminta untuk berkoordinasi untuk menyusun regulasi keamanan dan keselamatan pertandingan yang sesuai dengan standar FIFA. Menurut TGIPF, polisi seharusnya hanya melakukan supervisi dalam pengamanan di dalam stadion. Polisi juga bertanggungjawab dalam pelatihan tenaga profesional steward yang bertugas melakukan pengamanan di dalam stadion.

Selanjutnya, desakan agar PSSI menjalankan rekomendasi TGIPF

<!--more-->

Pengamat sepak bola Tommy Welly sepakat dengan rekomendasi TGIPF itu. Dia juga menilai PSSI wajib bertanggung jawab dalam insiden ini. Ia menenambahkan kompetisi yang berlangsung di Indonesia bukan pertanda antar kampung atau tarkam.

“Pertandingan antara Persebaya melawan Arema adalah kompetisi resmi,” kata pria yang akrab disebut Bung Towel tersebut.

Bung Towel mengatakan setiap pertandingan resmi selalu dilegitimasi oleh panitia pelaksana PT Liga Indonesia Baru (LIB). Ia menambahkan, hasil investigasi PSSI hanya menghukum orang-orang di panitia penyelenggara.

“Ini tidak fair, secara struktural semua harus tanggung jawab,” katanya.

Bung Towel meminta PSSI menjalankan rekomendasi TGIPF tersebut. Dia mendesak Mochamad Iriawan untuk mundur dari jabatannya. Dalam hal itu, kata dia, sepak bola di Indonesia akan rusak jika PSSI tidak menjalankan rekomendasi tersebut.

Ketua Forum Komunikasi Suporter Indonesia Richard Achmad juga sepakat dengan rekomendasi TGIPF. Dia mengatakan PSSI dan PT LIB adalah satu kesatuan yang harus ikut bertanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan.

Richard menilai selama ini PSSI dan penyelenggara pertandingan tampak mengacuhkan soal keamanan suporter. Padahal, menurut dia, selama ini klub atau PSSI sangat bergantung pendapatannya dari supoter karena minimnya sponsor.

“Sekarang, suporter itu jadi "sapi perah". Hak-hak mereka tidak diperhatikan.” kata Richard.

Richard juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban dan penyelidikan yang memperhatikan jalur komando penembakan gas air mata pada Tragedi Kanjuruhan. Ia menilai bahwa pihak yang mengeluarkan komando juga harus diperiksa dan dijadikan tersangka, jika memang terindikasi melakukan kesalahan.

MUH RAIHAN MUZAKKI