TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan partainya tidak memiliki masalah dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Belakangan ini PDIP kerap melontarkan kritik keras kepada NasDem setelah partai yang dipimpin Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
Ali berujar partainya tidak pernah bereaksi ketika ada kader PDIP melontarkan kata-kata tidak pantas maupun mengkritik secara terbuka. Sebab, kata dia, keputusan mendeklarasikan Anies sebagai capres merupakan kedaulatan partainya. "Ketika kemudian kita ambil keputusan, apapun itu, kedaulatan partai. Sehingga kami tidak pernah bereaksi," kata Ali saat dihubungi, Kamis, 13 Oktober 2022.
Menurut Ali pendeklarasian Anies merupakan amanat dari konstituen partai. Ia menampik jika deklarasi ini serta-merta diartikan bahwa Partai NasDem mesti keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi. Menurut Ali, koalisi ini bukan semata-mata soal jatah kursi di kabinet. "Ada orang bereaksi, berpikir bahwa NasDem harus keluar, reshuffle. Kalau sebatas urusan kursi, misal dianggap kader NasDem tidak cakap, ya, ambil saja. Ini bukan melulu soal urusan kursi, tapi soal komitmen,” ujar dia.
Sebelumnya, sejumlah kritik terhadap NasDem kerap dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia menyebut bendera biru bakal robek dari kabinet. Meski tidak spesifik menyebut nama, Hasto mengatakan sindiran itu ditujukan untuk partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Saat ini, satu-satunya partai yang mendeklarasikan Anies dan memiliki bendera dominan bewarna biru adalah NasDem.
Sebagai partai koalisi pemerintah, Hasto menyayangkan sikap NasDem. Sebab, capres yang merela usung dinilai memiliki pandangan yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Hasto mencontohkan perbedaan pandangan tersebut ihwal rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan. Menurutnya, Anies menghendaki ibu kota tetap di DKI Jakarta.
"Dengan pertimbangan seperti itu, maka (partai pengusung Jokowi) seyogyanya jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya pandangan kebijakan berbeda dengan Pak Jokowi. Ini akan kontradiktif," kata Hasto Kristiyanto.
