TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR mengesahkan 9 anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM periode 2022-2027. Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, menyebut sebelumnya komisinya telah menggelar uji kepatutan dan kelayakan untuk memutuskan 9 anggota Komnas tersebut.

Pangeran menjelaskan, Komisi Hukum kemudian menggelar rapat pleno pada Senin, 3 Oktober 2022. Rapat ini menghasilkan keputusan terpilihnya 9 orang anggota Komnas HAM beserta Ketuanya, yakni Atnike Nova Sigiro.

“Dalam rapat pleno juga memutuskan bahwa Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 yang terpilih adalah saudari Atnike Nova Sigiro,” kata Pangeran dalam forum Rapat Paripurna DPR, Selasa, 4 Oktober 2022.

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 83 UU HAM, disebutkan jika Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan dua Wakil Ketua. Adapun Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari anggota.

Selain itu, Taufan mengatakan DPR turut melanggar Tata Tertib Komnas HAM pasal 22. Aturan ini menyebutkan pimpinan Komnas HAM terdiri dari Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip kolektif kolegial yang melekat pada kepemimpinan Komnas HAM.

“Mereka (DPR) melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Tata Tertib Komnas HAM,” kata Taufan kepada Tempo, Selasa, 4 Oktober 2022.

Taufan turut menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas HAM melanggar Paris Principle. Ia mengatakan Paris Principle menegaskan semua Komnas HAM di dunia mesti independen. Ia menilai intervensi DPR dalam memilih Ketua Komnas HAM bakal menurunkan akreditasi internasional.

“Paris Principle adalah standar internasional yang selalu dipakai untuk mengukur akreditasi Komnas HAM di seluruh dunia. Saat ini akreditasi kita A, bisa turun karena intervensi ini,” kata dia.

Baca juga: Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua