Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 28 September 2022 22:06 WIB

Komisi hukum DPR gelar uji kelayakan terhadap calon pengganti Lili Pintauli Siregar sebagai wakil ketua KPK pada Rabu, 28 September 2022. TEMPO/Ima Dini Shafira

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman, mengaku menjadi salah satu penyumbang suara bagi Johanis Tanak dalam voting pemilihan calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar.

Dalam voting tertutup itu, Johanis mengalahkan I Nyoman Wara dengan meraup 38 dari 54 suara.

Menurut Benny, latar belakang Johanis sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut. Sebab, kata dia, saat ini pimpinan KPK kebanyakan berasal dari unsur non-hukum.

“Pimpinan KPK yang ada sekarang itu kan dari unsur non-hukum semua. Polisi dan auditor sudah ada, dan dia ini kan Jaksa ya? Jadi justru kehadiran beliau melengkapi komposisi Pimpinan KPK yang ada sekarang ini,” kata Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 28 September 2022.

Salah satu usulan Johanis dalam sesi uji kelayakan bersama Komisi Hukum adalah memberantas korupsi dengan pendekatan keadilan restoratif. Benny menegaskan jika pendekatan ini sebenarnya tidak dikenal dalam pemberantasan korupsi.

Advertising
Advertising

“Mungkin yang dimaksudkan Pak Johanis lebih diutamakan adalah penyelematan keuangan negara. Keadilan restoratif tidak dikenal dalam hukum pemberantasan korupsi,” kata dia.

Menurutnya, hukum pemberantasan korupsi adalah hukum yang kejam dan dapat memberikan efek jera. Ia menyebut Pimpinan KPK mesti menjadi raja tega dan tidak mempertimbangkan kemanusiaan, politik, hubungan kerabat, maupun loyalitas terhadap sosok tertentu untuk menangkap pelaku korupsi.

“Tidak ada pertimbangan loyalitas atau apa. Hanya satu loyalitasnya itu kepada negara, kepada konstitusi, dan kepada peraturan perundang-undangan dan tentu pada keadilan,” ujarnya.

Benny berharap Johanis dapat menjaga independensi dan menegakkan hukum pemberantasan korupsi secara adil. Ia meminta Johanis benar-benar menjaga KPK sebagai lembaga yang lebih berani dalam melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi.

Johanis Tanak terpilih menjadi Wakil Ketua KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar. Mantan Jaksa ini bersaing dengan auditor BPK, I Nyoman Wara. Keduanya telah mengikuti uji kelayakan yang digelar Komisi Hukum DPR dengan memaparkan pandangan visi dan misinya di hadapan anggota dewan.

Baca juga: Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Berita terkait

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

5 jam lalu

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

9 jam lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Babak Baru Konflik KPK

14 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

14 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

15 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

16 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

19 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya