NasDem Sebut Koalisi dengan PKS dan Demokrat Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 27 September 2022 17:53 WIB

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat pertemuan di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2022. Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan serta membahas isu isu terkini terkait politik di Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, menyebut pembentukan koalisi bersama Partai Demokrat dan PKS tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, kata dia, ketiga partai mesti memiliki kesamaan dan kemauan bersama, termasuk ihwal calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung untuk berlaga di Pemilu 2024.

Ali mengatakan Partai NasDem dan calon mitra koalisinya memilih berhati-hati daripada terburu-buru dalam meresmikan koalisi. Sebab, persoalan teknis mesti dituntaskan di antara calon mitra agar tidak tercerai-berai di kemudian hari.

“Persoalan teknis, perdebatan syarat, itu harus dihindari, jangan sampai saling mengunci. Ketika tidak dibicarakan secara tuntas kemudian umumkan koalisi, nanti bisa bubar di jalan. Lebih bagus terlambat daripada terburu-buru tapi bercerai,” kata Ali saat dihubungi, Selasa, 27 September 2022.

Ali menerangkan dinamika di antara tiga partai kala mengkerucutkan nama capres dan cawapres yang akan diusung. Partai NasDem, kata dia, telah memiliki 3 nama bakal calon presiden yang semuanya bukan berasal dari kader partai. NasDem disebut Ali meyakini jika semua kalangan berhak diberi kesempatan untuk memimpin negeri.

Sementara itu, Partai Demokrat sebelumnya disebut-sebut menginginkan Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, untuk maju dalam Pemilu 2024. Nama Anies Baswedan dan AHY mencuat sebagai pasangan yang didambakan oleh partai berlambang Bintang Mercy itu.

Advertising
Advertising

Menurut Ali, jika Partai Demokrat berkukuh mencalonan sang Ketua Umum, maka hal ini sulit untuk tidak didiskusikan. Ia mempertanyakan nasib Partai NasDem dan PKS jika salah satu mitra koalisi mensyaratkan kadernya untuk maju dalam Pilpres 2024.

“Bukan hanya PKS, tapi Partai NasDem gimana posisinya kalau ada satu partai yang mempersyaratkan kadernya? Di sisi lain kami ingin bangun koalisi yang punya pandangan sama bahwa parpol hanya satu wadah yang diberi negara untuk melakukan sirkulasi kepemimpinan,” kata dia.

Ali mengatakan syarat mengajukan kader internal partai bisa berujung pada semakin menjauhnya masyarakat dari parpol. Sebab, parpol mencitrakan diri sebagai wadah bagi orang-orang eksklusif. Ia turut menegaskan, meski bacapres yang diusung NasDem bukan kader parpol, pihaknya tidak berminat untuk “meNasDemkan” bakal calon tersebut.

Kendati begitu, Ali menyebut komunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS semakin maju dan membaik. Ia tak menampik jika peluang terbentuknya koalisi mencapai 80 persen. “Hari ini persamaannya 80 persen akibat sering ketemu. Tidak ada yang deadlock, sedang dibangun komunikasi. Jadi, untuk kesamaan pandangan dan lain-lain itu,” ujarnya.

Baca juga: PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

Berita terkait

Respons Gerindra soal Keinginan PKS Dikunjungi Prabowo seperti PKB dan NasDem

1 jam lalu

Respons Gerindra soal Keinginan PKS Dikunjungi Prabowo seperti PKB dan NasDem

Dasco mengatakan Gerindra terbuka untuk melakukan dialog mengenai keinginan PKS bergabung ke kubu Prabowo.

Baca Selengkapnya

Soal Peluang PKS Gabung Kubu Prabowo, Politikus PAN Mengaku Senang

1 jam lalu

Soal Peluang PKS Gabung Kubu Prabowo, Politikus PAN Mengaku Senang

Viva Yoga mengatakan PAN tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung.

Baca Selengkapnya

PKS Beri Sinyal Gabung ke Koalisi Prabowo, Gerindra Bilang Belum Pernah Komunikasi Langsung

1 jam lalu

PKS Beri Sinyal Gabung ke Koalisi Prabowo, Gerindra Bilang Belum Pernah Komunikasi Langsung

Dasco juga menyebut, ketidakhadiran Prabowo di acara Halalbihalal PKS tidak dapat dikaitkan dengan sinyal penolakan pada PKS.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ajak Kukuhkan Kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa

6 jam lalu

Bamsoet Ajak Kukuhkan Kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen bangsa mempererat tali silaturahmi untuk mengukuhkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa saat menghadiri halal bihalal PKS.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

17 jam lalu

Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

Sufmi Dasco membantah, ketidakhadiran Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam acara Halalbihalal yang digelar PKS merupakan sinyal penolakan

Baca Selengkapnya

Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

19 jam lalu

Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

Pakar menduga, Prabowo belum menemukan titik temu untuk membuka komunikasi dengan PKS.

Baca Selengkapnya

PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

19 jam lalu

PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

PKS berharap didatangi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

20 jam lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

21 jam lalu

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

21 jam lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya