Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

Selasa, 20 September 2022 20:01 WIB

(dari kanan) Pakar Hukum Azyumardi Azra, Yusril Ihza Mahendra dan Refly Harun saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Prof Azyumardi Azra meninggal pada Ahad, 18 September 2022 di Rumah Sakit Serdang di Selangor, Malaysia. Ketua Dewan Pers ini meninggal sekitar pukul 12.30 waktu setempat karena adanya kelainan jantung. Informasi ini disampaikan secara resmi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur.

Azyumardi Azra dikenal sebagai sosok cendekiawan muslim yang aktif memberitahu kritikan terhadap pemerintah. Meski menjadi pemimpin Dewan Pers, lembaga yang sebagian dananya dari pemerintah, tidak menyurutkan sikap Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini untuk mengkritisi penguasa. Dalam kasus Ibu Kota Negara atau IKN misalnya, secara pribadi Azyumardi Azra memprotes megaproyek itu.

Mengutip Koran Tempo edisi Jumat, 11 Maret 2022, Azyumardi Azra bahkan ikut menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya proyek pemindahan ibu kota itu membebani ekonomi jika dilakukan saat ini. Dia menegaskan, jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formal bahwa proses legislasi aturan IKN tidak sesuai, serta uji materiil karena bertentangan dengan konstitusi, proyek IKN itu harus dihentikan. “Sekalipun kepala otorita dan wakil otorita IKN sudah dilantik Presiden,” katanya.

Tak hanya Azyumardi Azra, beberapa pihak lainnya juga turut melayang-layang gugatan. Termasuk Din Syamsuddin, tokoh Muammar. Dalam dokumen gugatan Azyumardi Azra dan sejawatnya yang diperoleh Tempo, mereka menyebutkan, dalam proses pembentukan UU IKN, hanya beberapa narasumber yang didengarkan masukannya. Tidak ada pertimbangan right to be considered atau hak untuk dipertimbangkan pendapatnya bagi pemohon.

Akibatnya, hak pemohon dalam memperoleh informasi dirugikan serta jaminan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak terpenuhi. Mereka juga mempersoalkan pandangan ahli yang diundang dalam rapat pembahasan UU IKN, namun penjelasannya tidak diakomodasi. Salah satunya pendapat dari Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Hendricus Andy Simarmata. Dia menyatakan pembangunan IKN tidak memiliki informasi lokasi yang rinci, lengkap, dan belum satu “dapur” perencanaan.

Advertising
Advertising

Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut Azyumardi Azra sepakat mengenai tujuan pemindahan IKN, tapi berbeda pendapat mengenai momentumnya. “Pak Azyumardi sendiri sudah mengakui bahwa tujuan pemindahan IKN ini dia sepakat. Dia hanya berbeda pendapat tentang momentumnya,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong, Senin, 7 Maret 2022.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca: Suara Keras Azyumardi Azra Soal TWK Pegawai KPK hingga Megawati di BRIN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

4 jam lalu

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

Saldi meminta kepada komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, untuk menandai kantor masing-masing kuasa hukum karena seringnya mengajukan renvoi.

Baca Selengkapnya

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

7 jam lalu

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

Kontrak Freeport adalah salah satu kontrak pertambangan terbesar dan paling signifikan di dunia, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia.

Baca Selengkapnya

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

10 jam lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

12 jam lalu

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

12 jam lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Tertarik Pengelolaan Air di Proyek IKN, Pemerintah Belanda Kumpulkan LSM-LSM

17 jam lalu

Tertarik Pengelolaan Air di Proyek IKN, Pemerintah Belanda Kumpulkan LSM-LSM

Pemerintah Belanda mengumpulkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meminta pandangan mereka tentang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Cerita Basuki Hadimuljono Akan Bertetangga dengan Budi Karya di IKN: Bestie..

18 jam lalu

Cerita Basuki Hadimuljono Akan Bertetangga dengan Budi Karya di IKN: Bestie..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau rumah dinasnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 7 Mei 2024. Begini ceritanya.

Baca Selengkapnya

Progres Pembangunan Sumbu Kebangsaaan IKN 98 Persen, Menteri PUPR: Bisa Digunakan Saat 17 Agustusan

19 jam lalu

Progres Pembangunan Sumbu Kebangsaaan IKN 98 Persen, Menteri PUPR: Bisa Digunakan Saat 17 Agustusan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Lahadalia: Saham Pemerintah di Freeport hingga Lahan untuk Sukanto Tanoto

19 jam lalu

Bahlil Lahadalia: Saham Pemerintah di Freeport hingga Lahan untuk Sukanto Tanoto

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana pemerintah menambah kepemilikan saham sebanyak 10 persen

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara

20 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara

MK kembali menggelar sidang sengketa PHPU hasil Pileg 2024. Agenda hari ini akan memeriksa 63 perkara dengan sistem tiga panel dengan masing-masing tiga hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya