TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) yang juga relawan Anies Baswedan, Raharja Waluya Jati, menilai fenomena politik Indonesia belakangan ini merupakan bagian dari pendangkalan demokrasi. Menurutnya, ada skenario yang diupayakan oleh kelompok politik yang kuat.

Skenario ini disebut Jati seolah-olah berjalan dengan mekanisme demokrasi. Namun, standar demokrasi yang digunakan mengacu pada prosedur teknis. Dia mengatakan hal ini jauh dari substansi demokrasi yang mestinya tidak mengingkari suara rakyat.

“Pemilihan Umum (Pemilu) hanyalah satu bagian dari demokrasi. Jangan sampai demokrasi didangkalkan dengan menempatkan Pemilu sama dengan demokrasi atau sebaliknya,” kata Jati dalam keterangannya, Selasa, 20 September 2022.

Jati menjelaskan, kualitas demokrasi bakal menentukan kualitas perikehidupan rakyat. Menurutnya, demokrasi Indonesia bukan demokrasi prosedural. Sebagai anak kandung dari kemerdekaan, kata Jati, demokrasi Indonesia berwatak emansipasi. Karenanya, Pemilu mesti melahirkan dua hal.

“Pertama, gagasan terbaik yang menjadi jawaban atas masalah bangsa, kini dan yang akan datang. Kedua, pribadi-pribadi pilih tanding, baik secara moral, sosial dan kapasitas. Pribadi yang demikian tentunya mengerti sejarah bangsa, penderitaan rakyat dan bagaimana cara membawa bangsa kepada masa depannya yang lebih baik,” ujarnya.

Menghadapi Pemilu 2024, Jati mengatakan SKI bakal melakukan rekruitmen bagi masyarakat untuk menjadi Saksi Demokrasi. Saksi ini disebut Jati bukan saksi Pemilu dalam arti sempit, melainkan individu yang yang terlibat dalam mengupayakan Pemilu agar mewakili aspirasi rakyat dan digelar secara bebas, jujur, serta adil.

“Saksi Demokrasi akan ikut aktif menyuarakan kepentingan rakyat agar dapat diakomodasi oleh masyarakat politik, termasuk menentukan siapa pemimpin bangsa yang dikehendakinya memimpin Indonesia ke depan,” kata Jati.

Selain itu, Jati menerangkan SKI akan menyelenggarakan pendidikan bernegara secara luas dan sistematis. Dalam pendidikan bernegara, rakyat dilibatkan untuk merumuskan masalah dan membawanya ke partai politik serta kandidat pejabat politik.

“Pada taraf awal, SKI akan menyelenggarakan Musyawarah Desa di 57 Titik di Pulau Jawa, 5 September mendatang. Musyawarah desa tersebut sekaligus menjadi awal dimulainya program Saksi Demokrasi dan Pendidikan Bernegara,” kata dia.