Survei Capres 2024 Polstat: Prabowo Raih Elektabilitas Tertinggi

Reporter

magang_merdeka

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 17 September 2022 13:15 WIB

Elektabilitas Ganjar Pranowo Saingi Anies dan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Political Statistic atau Polstat mengeluarkan hasil survei terbarunya tentang elektabilitas calon presiden atau Capres 2024 dari 10 tokoh yang sekarang muncul.

Dalam survei yang dirilis kemarin, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan teratas yaitu sebanyak 31,2 persen. Menyusul di belakangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 19,8 persen dan di urutan ketiga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendapat elektabilitas 17,5 persen.

"Hasil survei menurut Polstat menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki tingkat elektabilitas tertinggi dibandingkan tokoh-tokoh lain yang disebut-sebut bakal maju dalam kontestasi Pilpres 2024," kata peneliti Polstat Zaki Darmawan pada, Jumat 16 September 2022.

Zaki mengatakan, dalam survei ini Polstat melakukan empat kali simulasi untuk pemilihan capres 2024. Dalam empat kali simulasi itu Prabowo konsisten menempati posisi teratas.

Simulasi pertama diajukan pertanyaan kepada responden, "Jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini dan hanya diikuti oleh para tokoh sentral partai-partai politik, siapakah yang akan Anda pilih?"

Advertising
Advertising

"Hasil survei Polstat mengindikasikan bahwa bagian terbesar responden atau 34,2% mengaku akan memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto," kata Zaki.

Nama Ketua DPP PDIP Puan Maharani berada di urutan kedua dengan elektabilitas 20,5 persen, dan ketiga ada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan elektabilitas 17,3 persen.

Nama Puan Maharani berada di urutan pertama saat Polstat bertanya pada responden, jika Pilpres diadakan hari ini dan hanya diikuti oleh tokoh perempuan saja. Puan memperoleh elektabilitas 23,5 persen diikuti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan 18,7 persen dan Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan 16,3 persen.

Sementara itu, hasil survei juga menampilkan tingkat solidaritas konstituen partai. Gerindra mendapat tingkat dukungan tertinggi dengan mengusung Prabowo Subianto maju pada capres 2024 sebesar 89,4 persen. Diikuti dengan Partai Golkar yang mendukung Airlangga Hartarto sebesar 68,7 persen, dan PDIP mendukung Puan Maharani 52,9 persen.

Polstat merupakan lembaga survei yang tergabung dalam anggota Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI), yakni asosiasi dari 34 lembaga survei dan ratusan periset opini publik yang bernaung di bawah World Association for Public Opinion Research (WAPOR).

Jumlah sampel dalam survei ini sebesar 1.200 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling). Margin of error kurang lebih 2,83 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.

Baca juga: Anies Siap Nyapres, Relawan Optimistis Partai Bakal Mulai Merapat

Muh Raihan Muzakki

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

7 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

10 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

11 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

11 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

13 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

14 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

1 hari lalu

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?

Baca Selengkapnya