Komnas HAM soal Film Dokumenter Kilometer 50: Pengingat Unlawful Killing oleh Polisi

Kamis, 15 September 2022 19:50 WIB

Poster film dokumenter Kilometer 50.

TEMPO.CO, Jakarta -Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara turut mengomentari peluncuran film dokumenter Kilometer 50 oleh TV Tempo dan Tempo.co. Ia menilai film ini menjadi pengingat terjadinya unlawfull killing alias tindakan pembunuhan di luar hukum oleh anggota kepolisian kepada warga negara biasa. "Juga sebagai sarana mencegah kejadian yang sama terulang lagi di masa depan," kata dia saat dihubungi, Kamis, 15 September 2022.

Beka pun ikut menyaksikan film yang tayang perdana pada Kamis, 15 September di YouTube Tempodotco, pukul 15.00 WIB ini. "Saya berencana nonton," ujarnya.

Bersamaan dengan peluncuran film ini, Beka mengingatkan Polri untuk menyelesaikan rekomendasi Komnas HAM dalam kasus tersebut. Beka mengatakan belum semua rekomendasi dilaksanakan oleh Polri. Menurutnya baru satu yang dijalankan, yaitu memproses hukum pelaku penembakan. "Bagi Komnas tentu saja rekomendasi-rekomendasi hasil penyelidikan bisa ditindaklanjuti oleh kawan-kawan kepolisian," kata dia.

Film berdurasi 51 menit itu mengangkat peristiwa penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50 pada akhir 2020. Kepala Multimedia Tempo, Nana Riskhi, salah satu produser film ini, mengatakan Kilometer 50 memvisualkan sejumlah temuan dalam liputan Majalah Tempo sebelumnya.

Tempo menemukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penembakan tersebut. “Setelah proses yang panjang, kami di tim produksi sangat menantikan penayangannya,” kata Nana pada Selasa, 13 September 2022.

Advertising
Advertising

Dalam peristiwa KM 50 itu, enam pengawal Rizieq Syihab tewas. Mereka adalah Luthfi Hakim (25 tahun), Andi Oktiawan (33), Muhammad Reza (20), Ahmad Sofyan alias Ambon (26), Faiz Ahmad Syukur (22), dan Muhammad Suci Khadavi (21). Kejadian nahas pada Senin dini hari, 7 Desember 2020, itu bermula di Jalan Simpang Susun Karawang Barat, Jawa Barat dan berlanjut hingga KM 50 tol Cikampek.

Meski terbukti menembak enam Laskar FPI, Briptu Fikri dan Ipda Yusmin divonis lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 18 Maret 2022. Hakim menganggap penembakan oleh Fikri dan Yusmin adalah pembelaan diri.

Proses Panjang Dekati Nara Sumber

Dokumenter Kilometer 50 menguak cerita dari sudut pandang yang selama ini tidak banyak disorot. Tempo mewawancarai sejumlah narasumber, salah satunya Aqse, orang tua salah satu laskar FPI yang menjadi korban. Aqse mengatakan tidak ada alasan bagi polisi untuk membunuh anaknya. Toh, anaknya sudah dalam penguasaan polisi ketika itu. “Anak saya dibunuh, kemudian difitnah,” ucapnya.

Nana Riskhi mengatakan film itu disiapkan sejak 2021. “Riset dan pendekatan untuk menembus narasumber memerlukan waktu yang panjang,” katanya. “Film ini terwujud berkat kerja sama tim mulai dari produksi bersama sineas, jurnalis, dan kru post-production.”

Jika Anda tidak mengikuti peristiwa KM 50, Anda tetap dapat memahami film ini dengan mudah karena dokumenter ini diperkaya dengan ilustrasi, video animasi, serta infografis. Tempo juga mempublikasikan artikel longform yang interaktif di halaman interaktif.tempo.co untuk membantu pembaca memahami fakta-fakta peristiwa tersebut.

Saksikan film dokumenter di YouTube Kilometer 50 Tempodotco. Klik di sini untuk masuk ke YouTube Tempodotco.

Baca Juga: Film Dokumenter Kilometer 50 tentang Penembakan Laskar FPI Tayang 15 September

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

3 hari lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

3 hari lalu

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

Komnas HAM mengingatkan agar pasukan tambahan yang dikirimkan ke Intan Jaya sudah berpengalaman bertugas di Papua.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya