TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak enam Istana Kepresidenan yang tersebar di sejumlah daerah resmi memperoleh Renewable Energy Certificte alias Sertifikat Energi Terbarukan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Penyerahan ini menandakan listrik yang mengalir ke Istana sudah 100 persen bersumber dari pembangkit berbasis energi baru terbarukan atau EBT alias energi hijau.

"Sudah 100 persen," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam seremoni penyerahan REC di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 6 September 2022.

Keenam Istana tersebut adalah Istana Negara dan Istana Merdeka di Jakarta, Istana Bogor dan Istana Cipanas di Jawa Barat, Istana Yogyakarta, dan Istana Tampaksiring di Bali. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo secara resmi menyerahkan sertifikat ke masing-masing perwakilan pengelola Istana.

Tak hanya menyerahkan Sertifikat Energi Terbarukan, PLN juga menyerahkan 35 motor listrik yang akan digunakan di lingkungan Istana Kepresidenan. Ke depan, Heru membuka peluang untuk pembuatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di lingkungan Istana.

Nihil Emisi Karbon

Darmo, sapaan Darmawan, senang karena Istana Kepresidenan ikut menjadi garda dalam memerangi perubahan iklim dengan beralih ke energi hijau. Sehingga hari ini, kata dia, listrik yang mengalir ke Istana dijamin sama sekali tidak menghasilkan emisi karbon alias 0 persen.

"Contoh dari Istana ini (Istana Negara dan Istana Merdeka) menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dari Kamojang," kata Darmo. PLTP Kamojang ini berlokasi di Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Darmo pertama kali menerima informasi bahwa Istana mau membeli Sertifikat Energi Terbarukan dari Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril. Ia sempat tak percaya dengan informasi yang disampaikan Bob. "Waduh futuristik amat," kata Darmo terkekeh.

Tapi peralihan setrum di Istana menuju energi hijau ini bukan berarti tanpa tambahan biaya. Istana harus merogoh biaya tambahan mencapai Rp35 per Kilowatt-hour (kWh). Akan tetapi, Darmo menyebut tambahan biaya ini sebenarnya jauh lebih murah dibandingkan harga sertifikat di pasar internasional yang mencapai Rp70 sampai 80 per kWh.

"Kami hanya sekitar Rp35 per kWh, karena kami tak mengambil untung," kata Darmo. Ini hanya tambahan dari daya awal yang sekitar Rp900 per kWh untuk tegangan tinggi dan Rp1.547 untuk rumah tangga.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.